Pemerintah Permudah Aturan untuk Pemrakarsa Proyek Infrastruktur

Tempo.Co, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berjanji mempermudah aturan untuk menjadi pemrakarsa proyek infrastruktur di Tanah Air.

"Regulasi mau kami permudah, karena kami mendapat banyak sekali informasi bahwa ada persetujuan feasibility study diajukan calon investor tapi tidak ada kepastian menjadi pemrakarsa atau tidak, kami mau itu dibalik," ujar Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Sehingga, kata Basuki, calon investor berhak mendapat hak pemrakarsa, baru melakukan studi. Dengan demikian, para calon pemodal bisa mendapat kepastian. "Jangan tidak jelas, dengan investasi yang besar itu jangan gambling."

Di samping itu, Basuki merasa pemrakarsa sejatinya hanya soal kemampuan perusahaan dibandingkan dengan perencanaan investasi. Hal itu berlainan kepentingan dengan studi pendahuluan.

"Studi itu apa, soal kelayakan bisnis, kalau pemrakarsa urusan dia, kalau kita hanya menjamin jalan tol masuk jaringan jalan nasional," ujar dia. Ia menyakini para calon pemodal sudah memiliki ancang-ancang sebelum mereka mengajukan untuk menjadi pemrakarsa.

Untuk memastikan proyeknya berjalan, ia mengatakan para pemrakarsa nantinya diberi batasan waktu untuk melakukan studi, yaitu selama 6-10 bulan. Apabila batas waktu terlewati, maka pemrakarsa akan diganti.

Hal tersebut disampaikan dalam market sounding sejumlah proyek jalan tol kepada para investor pada hari ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan empat ruas jalan tol senilai Rp 112,96 triliun kepada para calon pemodal. "Infrastruktur, seperti disampaikan presiden, masih menjadi prioritas di samping sumber daya manusia, salah satunya adalah konektivitas," ujar Basuki.

Basuki meyakini empat ruas jalan tol yang ditawarkan itu akan menarik. Misalnya saja Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo sepanjang 93,14 kilometer dengan biaya Rp 28,58 triliun. Menurut dia ruas tersebut merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat lantaran akan tersambung dengan jalur Trans Jawa Semarang - Solo.

Begitu pula dengan ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen yang sepanjang 76,36 kilometer dengan biaya Rp 17,38 triliun. "Bawen - Semarang kan seudah menyambung, orang jadi bisa makan siang dari Semarang ke Solo," ujar Basuki. Hanya saja, perjalanan dari Yogyakarta ke Bawen saat ini masih banyak kendaraan logistik, jadi sangat macet. Karena itu, ruas jalan tol anyar itu ditunggu untuk menyambungkan kawasan Joglosemar.

Berikutnya ditawarkan pula Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya – Cilacap sepanjang 206,65 km dengan biaya sebesar Rp 57,594 triliun dan Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan biaya Rp 9,41 triliun. "Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap itu untuk menyambungkan jalur Pantai Selatan, baru nanti Cilacap - Kulon Progo untuk menjadi jaringan," kata Basuki. Dengan demikian empat ruas jalan tol tersebut memiliki panjang total 424 kilometer.