Minta Lelang Dibuka 1 Januari, Edy Rahmayadi: Jangan Aneh-aneh

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Edy Rahmayadi. Antara

    Edy Rahmayadi. Antara

    TEMPO.CO, Medan - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta seluruh pemerintah daerah dan satuan kerja untuk berfokus memulai tender sejumlah proyek di awal tahun. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mendorong seluruh kepala daerah untuk membelanjakan anggaran tersebut dengan cepat agar tak berdampak buruk terhadap proses pembangunan.

    Edy menyatakan ada dua proyek utama yang akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun depan. Pertama, proyek pembangunan kawasan Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo atau Mebidangro. Kedua, proyek pembangunan sejumlah sarana dan infrastruktur seperti pusat olahraga, rumah sakit haji dengan konsep hijau, tol dalam kota, pengolahan sampah hingga revitaliasi taman hutan rakyat (tahura), hingga kawasan konservasi Tangkahan.

    Sejumlah proyek ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pariwisata. Termasuk di dalamnya adalah mendongkrak tenaga kerja baru, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat.

    Percepatan pelaksanaan proyek ini, menurut Edy, harus diiringi dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi. "Saya minta 1 Januari 2020, lelang sudah dibuka. Tender yang benar, jangan ada istilah aneh-aneh,” kata Edy, Rabu, 20 November 2019.

    Edy juga menekankan agar penyederhanaan birokrasi dan jabatan eselon akan dilakukan. "Untuk satu pekerjaan, banyak tandatangan yang harus dilalui. Sampai di meja gubernur, saya lagi di luar kota, bisa gak jadi kerja itu OPD. Nanti, di kandang lembu sekalipun, kalau saya harus tandatangan, saya teken, yang penting sah,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Tiarta Sebayang menjelaskan, belanja negara dalam APBN 2020 yang ditarget sebesar Rp 2.540,4 triliun, dialokasikan di Sumut sebesar Rp 67,9 triliun. Pembagiannya, sebanyak 921 DIPA tersebar di 44 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp 24,09 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.