Dubes AS Minta Perusahaan Amerika Dapat Akses Setara di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. menyampaikan komitmen negaranya untuk meningkatkan nilai perdagangan dua kali lipat. Nilai perdagangan yang saat ini sebesar US$ 30 miliar, akan ditingkatkan menjadi US$ 60 miliar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Joseph meminta agar perusahaan Amerika Serikat bisa diberikan akses yang setara di pasar Indonesia. “Seperti yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross saat ke Indonesia, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan GDP 7 persen dengan memberi perusahaan AS kesempatan yang sama untuk berkompetisi di pasar Indonesia,” kata Joseph dalam media roundtable di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2019.

Saat ini, kata Joseph, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, Joseph menyebut perusahaan-perusahaan Amerika seperti IBM, Apple, Qualcomm, Mastercard, Citibank, hingga Cargill, siap membantu melatih tenaga kerja dan mengembangkan teknologi di Indonesia.

Saat ditanya apakah selama ini Amerika merasa perusahaan mereka tidak mendapat akses setara dibandingkan negara lain, Joseph tidak bersedia menjelaskannya. “Saya tidak bisa bicara soal negara lain,” kata dia.

Namun, Joseph mengakui perusahaan Amerika kerap kecewa ketika berinvestasi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang suka berubah-ubah. “Ini yang sedang kami selesaikan dengan pemerintah Indonesia,” kata dia.

Counselor for Economic Affairs, Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, Andrew Shang, merinci, salah satu yang dikeluhkan pengusaha AS yaitu soal aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sangat panjang di Indonesia. Selain itu, masalah juga ada pada ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia. “Ini bertentangan dengan tren di banyak negara yang lebih terbuka,” kata dia.

Permasalahan yang dikeluhkan Amerika ini sebenarnya tengah diselesaikan oleh Indonesia. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan Omnibus Law, salah satunya menghapus DNI. “Kami menyambutnya,” kata Joseph.