Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontainer Kelapa RI Juga Pernah Ditolak Thailand karena Tungau

image-gnews
Petugas menunjukkan kelapa bertunas hingga sepanjang 30 centimeter. Saat ini kontainer masih berada di terminal peti kemas pelabuhan Boom Baru. TEMPO/Parliza Hendrawan
Petugas menunjukkan kelapa bertunas hingga sepanjang 30 centimeter. Saat ini kontainer masih berada di terminal peti kemas pelabuhan Boom Baru. TEMPO/Parliza Hendrawan
Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Bukan sekali ini saja Thailand memulangkan kelapa bulat asal Sumatera Selatan. Sebab, pada tahun lalu kejadian serupa pernah dialami oleh eksportir kelapa daerah tersebut dengan alasan berbeda.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Rudi Arpian, menyatakan dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 2018 itu, ada 2 kontainer kelapa bulat yang dipulangkan. Angka ini jauh lebih sedikit ketimbang yang terjadi baru-baru ini yakni 25 kontainer.

Kejadian tersebut cepat diantisipasi oleh pihak Karantina Pertanian Palembang dengan memperbaiki sistem fumigasinya sehingga pengusaha tidak terlalu merugi. “Tahun sebelumnya juga pernah ada kejadian akibat adanya tunggau,” kata Rudi, Rabu, 20 November 2019.

Menurut Rudi, kelapa merupakan salah satu produksi pertanian dan perkebunan andalan dari Sumsel. Dalam catatannya, Sumatera Selatan memiliki luas kebun 66.236 hektare dengan perincian 5.780 hektare tanaman belum menghasilkan dan 51.208 hektare merupakan tanaman sudah panen.

Dari jumlah tersebut terdata setiap tahunnya Sumatera Selatan berhasil memproduksi 57.732 ton kelapa. Selain dijual dalam bentuk utuh, kelapa juga dijadikan kopra, santan dan juga arang tempurung. “Sumsel juga mulai ekspor hilirisasinya berupa santan kelapa ke Cina dan Hong Kong.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemarin diketahui, konsumen asal Thailand memulangkan 25 kontainer kelapa dengan alasan kelapa sudah ditumbuhi tunas ketika tiba di negara tujuan. Akibat peristiwa itu, pengusaha dalam negeri mengalami kerugian dan negara kehilangan potensi devisa.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau proses produksi dari  Kelapa Bulat menjadi Santan siap eskpor di Pabrik PT Kelapa Puncak Nusantara di Jalan Raya Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Agustus lalu.

Saat itu Herman juga melepas langsung 79,2 ton santan ke Cina dan 12,6 ton ke Hongkong  senilai Rp 1,07 miliar. Ia mengapresiasi ekspor PT Kelapa Puncak Nusantara yang akan membantu perekonomian petani kelapa di Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan insentif kepada para pelaku usaha dalam bentuk memudahkan perizinan. Karena masih banyak komoditas lain yang memiliki nilai jual seperti halnya kelapa. “Selain kelapa, kopi, duku, durian juga memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor,” kata Herman.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

13 jam lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

13 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

16 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Komunitas LGBT Thailand berpartisipasi dalam Parade Hari Kebebasan Gay di Bangkok, Thailand, 29 November 2018. REUTERS/Soe Zeya Tun
Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Parlemen Thailand dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis


8 Rekomendasi Destinasi dan Akomodasi untuk Festival Songkran di Thailand

4 hari lalu

Suasana perayaan festival air Songkran di provinsi Ayutthaya, utara Bangkok, Thailand, 13 April 2018. AP Photo/Sakchai Lalit
8 Rekomendasi Destinasi dan Akomodasi untuk Festival Songkran di Thailand

Festival Songkran di Thailand tahun ini diperkirakan lebih meriah setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO


Festival Songkran di Iconsiam Memadukan Budaya Thailand dan Hiburan Kontemporer

5 hari lalu

Festival Songkran. (dok. Iconsiam)
Festival Songkran di Iconsiam Memadukan Budaya Thailand dan Hiburan Kontemporer

Iconsiam menggelar Festival Songkran selama 12 hari mulai 10 hingga 21 April 2024. Apa saja acara yang akan digelar?


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

7 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tuai Kritik, PM Thailand Hentikan Perjalanan ke Luar Negeri Selama Dua Bulan

8 hari lalu

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berbicara kepada media saat ia tiba untuk menyampaikan pernyataan kebijakan Dewan Menteri kepada parlemen di Bangkok, Thailand, 11 September 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Tuai Kritik, PM Thailand Hentikan Perjalanan ke Luar Negeri Selama Dua Bulan

PM Srettha Thavisin telah menghabiskan sekitar sepertiga dari enam bulan masa jabatannya di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Thailand.