Jawaban Said Didu Soal Apakah Ahok Penuhi Syarat Pejabat BUMN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. TEMPO/Imam Sukamto

    Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Said Didu menyebutkan ada tiga syarat bila Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hendak menempati posisi sebagai bos di perusahaan pelat merah. Tiga syarat itu meliputi kompetensi, integritas, dan kepemimpinan.

    "Apakah Ahok memenuhi syarat? Ya bisa saja kalau dia sudah berubah," tuturnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 November 2019.

    Said mengatakan tidak tahu apakah kompetensi Ahok sesuai untuk menjadi petinggi BUMN. Dia juga tak mengetahui apakah Ahok pernah memiliki pengalaman di perusahaan.

    Adapun ihwal integritas, ia mengatakan sosok Ahok yang terkenal dengan anti-korupsi mesti benar-benar dibuktikan. Kemudian, soal daya kepemimpinan, Said menyarankan Ahok mesti mengerem tutur kata yang selama ini dinilai kontroversial.

    Said memandang Ahok kerap memicu kontroversi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Said mengatakan pengusulan nama Ahok sebagai bos BUMN tak salah. "Tentunya Ahok diharapkan dapat memperbaiki BUMN," tuturnya.

    Ahok sebelumnya dikabarkan bakal menempati salah satu kursi strategis di perusahaan BUMN. Dugaan itu diperkuat setelah ia menyambangi kantor Kementerian BUMN untuk bersamuh dengan Menteri Erick Thohir pada pekan lalu.

    Koran Tempo edisi Kamis, 14 November 2019, menulis Ahok disinyalir bakal menjadi calon kuat Komisaris Utama Pertamina. Dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN menyatakan bahwa Presien Joko Widodo sendirilah yang meminta Ahok menjabat sebagai bos BUMN. "Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” tutur sumber.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.