DPR Minta Target Tanah Objek Reforma Agraria Segera Diselesaikan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHL) segera menuntaskan target tanah objek reforma agraria (TORA) sebesar 1,4 juta hektare (ha). Adapun hingga kini realisasinya baru 2,6 juta ha.

    "Komisi IV DPR mendorong pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyelesaikan target penyerahan 4,1 juta hektare TORA dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan KLHK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

    Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengatakan dalam membagikan TORA pemerintah perlu berhati-hati. Sejatinya dia pernah mengusulkan agar TORA tidak dibagikan memakai sertifikat milik namun dibagikan sebagai hak pakai seumur hidup. "Saya maunya TORA hak pakai seumur hidu, dengan begitu tidak bisa dijual," katanya kepada Bisnis.

    Darori menyebut ada beberapa kasus sertifikat TORA dijual. Bahkan dia mengaku pernah ditawarkan saudaranya sendiri yang mendapatkan sertifikat tersebut. 

    Selain itu, ketelitian diperlukan untuk mengidentifikasi lahan hutan yang akan dijadikan TORA. Jangan sampai ada lahan yang tergolong kasus pembukaan kebun tanpa izin, dijadikan TORA atas nama rakyat hingga akhirnya lahan tersebut diambil kembali perusahaan.

    "Administrasi bisa diatur, fakta di lapangan banyak kasus kebun illegal. Ketelitian, fungsi hutannya juga diteliti. Berarti ada keraguan kalau tidak tercapai," tuturnya.

    Darori menambahkan agar pemerintah juga perlu memikirkan atau memberi modal tanam bagi para masyarakat penerima TORA. "Harusnya diprogramkan kementerian terkait, ditindaklanjuti modalnya," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.