Menurut dia, ada harapan bahwa keterbukaan ekonomi dan nilai multilateral masih dipertahankan. Dalam rangkaian KTT di Bangkok lalu, Retno mengatakan juga ada KTT Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP). Dalam pertemuan itu, kata dia, berhasil menghasilkan kesepakatan yang signifikan. “Secara esensial hampir semua akses pasar dapat diselesaikan oleh 15 negara. Para pemimpin negara meminta agar segera dilakukan legal scrubbing agar penandatangan RCEP bisa dilakukan pada 2020,” ujar Retno.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menuturkan sinergi Kemendag dan Kemenlu bisa memberikan dorongan terhadap penetrasi pasar ekspor. Ia berharap peran duta besar turut berperan aktif dalam memberikan masukan kondisi perdagangan global. Pasalnya, kata dia, duta besar memiliki kedekatan informasi dengan negara terkait, mulai dari produk unggulan, pemain atau competitor, hingga pendekatan bisnisnya.
“Ini yang kami harapkan, sehingga bisa berfungsi sebagai market intelligent kita juga. Ini perubahan sangat cepat, sehingga ada kebijakan yang bisa diantisipasi,” tutur Rosan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan untuk mendorong perdagangan dan investasi, pelaku usaha juga perlu melakukan reformasi pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar. Selain itu, Shinta meminta agar pemerintah melakukan studi kelayakan perjanjian dagang agar bisa menentukan posisi dan prioritas pemerintah.
Soal sinergi Kemendag-Kemenlu, Sinergi optimistis akan efektif mengejar diplomasi ekonomi dengan sejumlah negara di dunia. Saat Kemenlu getol dalam menjalankan lobi ekonomi, Shinta mengatakan Kemendag akan fokus agar kebijakan dalam negeri konsisten. “Dengan begitu, akan ada orang yang fokus pada diplomasi ekonomi yang semula hanya satu bagian saja. Tidak adanya juga semua jalan sendiri,” kata dia.
