Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Thailand Tolak 25 Kontainer Kelapa Sumsel karena Muncul Tunas

image-gnews
Ilustrasi air kelapa. shutterstock.com
Ilustrasi air kelapa. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eksportir kelapa asal Sumatra Selatan mencatat kerugian senilai Rp 2,5 miliar lantaran reimpor 25 kontainer kelapa bulat yang ditolak Thailand

Direktur PT Sentral Argo Indonesia, Muhammad Rajief Nasir, mengatakan Thailand menolak sebanyak 625.000 butir kelapa utuh karena adanya kelapa yang bertunas saat tiba di negara tujuan. Menurut dia, satu kontainer kelapa bulat setara dengan Rp100 juta.

“Aturan dari Thailand tidak boleh ada tunas, tetapi kita kan kirim barang hidup, kelapa segar pasti ada tunas kecil. Kami sebagai eksportir dirugikan,” katanya saat meninjau kontainer kelapa reimpor di Pelabuhan Bom Baru Palembang, Selasa 19 November 2019.

Rajief mengaklaim telah melakukan quality control sebelum mengirim barang ke negara pembeli. Dia mengaku, selama ini tidak pernah mengalami kendala kualitas dari komoditas itu.

“Sebelumnya tidak ada masalah, tumbuh tunas biasa saja karena paling hanya 1 sentimeter sampai 2 sentimeter. Tapi kali ini di sana ada pengetatan,” katanya.

Rajief mengatakan pihaknya berharap pemerintah dapat membantu eksportir untuk melakukan kesepakatan dengan pemerintah Thailand terkait regulasi kualitas kelapa ekspor.

Pettah Amino, eksportir kelapa Sumsel, menambahkan harga kelapa ekspor saat ini sekitar US$250 per ton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Thailand merupakan salah satu pasar utama ekspor kelapa segar setelah China. Namun demikian, China juga menerima ekspor kelapa olahan, seperti santan.

“Permintaan ekspor kelapa dari Sumsel lagi meningkat tajam. Saat ini Sumsel termasuk penghasil kelapa terbesar di Sumatra,” katanya.

Amino mengemukakan bahkan pihaknya kewalahan memenuhi permintaan pasar ekspor yang bisa mencapai 50 kontainer per minggu. Sementara dirinya hanya mampu mengirim 15 kontainer per minggu.

Dia mengatakan tingginya permintaan ekspor kelapa Sumsel lantaran buyer mulai beralih ke provinsi itu ketimbang Surabaya dan Sulawesi.

“Pelabuhan kita kan direct ke Singapura, sementara kalau buyer membeli kelapa dari Palu maka harus dikirim ke Surabaya dulu baru ke negara tujuan, hitungannya lebih lama,” katanya.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

8 jam lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

8 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

10 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Komunitas LGBT Thailand berpartisipasi dalam Parade Hari Kebebasan Gay di Bangkok, Thailand, 29 November 2018. REUTERS/Soe Zeya Tun
Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Parlemen Thailand dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis


8 Rekomendasi Destinasi dan Akomodasi untuk Festival Songkran di Thailand

4 hari lalu

Suasana perayaan festival air Songkran di provinsi Ayutthaya, utara Bangkok, Thailand, 13 April 2018. AP Photo/Sakchai Lalit
8 Rekomendasi Destinasi dan Akomodasi untuk Festival Songkran di Thailand

Festival Songkran di Thailand tahun ini diperkirakan lebih meriah setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO


Festival Songkran di Iconsiam Memadukan Budaya Thailand dan Hiburan Kontemporer

5 hari lalu

Festival Songkran. (dok. Iconsiam)
Festival Songkran di Iconsiam Memadukan Budaya Thailand dan Hiburan Kontemporer

Iconsiam menggelar Festival Songkran selama 12 hari mulai 10 hingga 21 April 2024. Apa saja acara yang akan digelar?


Permudah Wisatawan, Sumsel Luncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur  Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni saat meninjau objek wisata Punti Kayu beberapa waktu yang lalu. Terbaru, Pemda setempat meluncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024. TEMPO/Parliza Hendrawan
Permudah Wisatawan, Sumsel Luncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024

Sumsel siap menyambut wisatawan sepanjang tahun ini. dengan meluncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

7 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).