Ada Risiko Over Kuota Solar Bersubsidi, Menteri ESDM: Masih Oke

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal nelayan bersandar menunggu malam tiba untuk melaut di Kampung Nelayan Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara, 5 Agustus 2014. Mayoritas pencari ikan tersebut tergolong nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 30 gross ton (GT) yang akan dibatasi Solar Bersubsidi oleh pemerintah. TEMPO/Dasril Roszandi

    Kapal nelayan bersandar menunggu malam tiba untuk melaut di Kampung Nelayan Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara, 5 Agustus 2014. Mayoritas pencari ikan tersebut tergolong nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 30 gross ton (GT) yang akan dibatasi Solar Bersubsidi oleh pemerintah. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan ruang ketersediaan solar subsidi masih terbuka. Penyaluran solar subsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) pun masih berjalan normal. "Enggak (habis) kok,‎ masih oke ," tuturnya, Senin, 18 November 2019.

    Pemerintah, kata Arifin, berkomitmen mengutamakan pemenuhan pasokan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi hingga akhir tahun 2019 meskipun ada risiko over kuota kian melebar.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menjelaskan di tengah kekhawatiran jebolnya kuota BBM bersubsidi, upaya untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat menjadi prioritas agar terhindar dari kelangkaan. Ia menilai potensi kuota subsidi BBM jebol tidak bisa terelakkan karena pemerintah tidak menyusun APBN Perubahan 2019.

    "Kurangnya misalnya 1,6 juta kiloliter, subsidinya Rp 2.000. Paling jadinya berapa (kalau dikalikan)? Tidak masalah. Efeknya cuma menambah subsidi kan," ujar Djoko.

    Adapun konsumsi solar bersubsidi hingga akhir tahun diperkirakan jebol hingga 111,34 persen dari total kuota yang ditetapkan pemerintah. Semula pemerintah mematok kuota solar bersubsidi sebanyak 14,5 juta kiloliter (KL) pada 2019.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya menyebutkan pihaknya akan berupaya menjaga realisasi subsidi energi pada tahun ini sesuai dengan outlook APBN 2019 meski kuota solar bersubsidi diproyeksikan jebol.

    Pasalnya, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) sebelumnya memprediksi akan terjadi overkuota distribusi solar bersubsidi menjadi 16,06 juta kiloliter. Hal ini terjadi apabila tidak ada pengendalian subsidi.

    Realisasi distribusi solar bersubsidi per 25 September 2019 mencapai 11,67 juta kiloliter atau 80,46 persen dari kuota. Per 25 September 2019, distribusi solar bersubsidi seharusnya hanya 73,42 persen dari total kuota. Adapun kuota solar bersubsidi pada 2019 mencapai 14,5 juta kiloliter, lebih rendah dari kuota 2018 yang mencapai 15,62 kiloliter. 

    Karena ada potensi overkuota, BPH Migas lalu mengeluarkan Surat Edaran No. 3865/Ka BPH/2019 yang bertujuan untuk mengendalikan distribusi solar bersubsidi agar tidak terjadi overkuota pada akhir tahun. Namun begitu, surat edaran BPH Migas tersebut pada akhirnya dicabut sementara dalam rangka menjaga stabilitas di tengah masyarakat.

     

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.