Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gratis, Pengguna Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung Hanya Perlu Ini

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung di gerbang tol KM 240, Kabupaten Mesuji, Jumat, 15 November 2019. Hutama Karya juga berhasil mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan memecahkan rekor Pembangunan Tol Terpanjang. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung di gerbang tol KM 240, Kabupaten Mesuji, Jumat, 15 November 2019. Hutama Karya juga berhasil mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan memecahkan rekor Pembangunan Tol Terpanjang. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 15 November 2019, pengguna jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung masih belum dipungut tarif tol alias gratis. Kendati begitu, pengguna jalan tol tetap perlu menempelkan kartu e-toll saat melintas di gerbang tol.

Siaran pers Hutama Karya menyebutkan, jalan tol Terbanggi Besar-Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 kilometer itu telah dibuka untuk umum setelah diresmikan Presiden Jokowi. Para pengendara yang berasal dari Pulau Jawa yang hendak ke Sumatera bisa menyeberang dengan kapal feri dan turun di Pelabuhan Bakauheni untuk selanjutnya langsung mengakses jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar.

Selama masa sosialisasi tarif berlangsung, pengguna jalan tol belum dikenakan tarif tol saat melalui jalan tol Terpeka. "Namun, supaya dapat melewati jalan tol sepanjang 325 kilometer ini, pengguna jalan tetap harus melakukan tapping dengan uang elektronik di gardu masuk dan di gardu keluar," tulis Hutama Karya Senin, 18 November 2019.

Berbeda dengan ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung yang masih gratis, ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar sudah dikenakan tarif. Karena itu, operator mengimbau agar para pengguna jalan tol untuk memastikan kecukupan saldo e-toll saat melintas di jalan tol sepanjang 140,90 kilometer tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jalan tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung merupakan tol  terpanjang yang pernah diresmikan Jokowi hingga saat ini. "Tol dari ruas Pematang Panggang sampai Kayu Agung ini sepanjang totalnya 189 kilometer. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Kita harapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palembang dan Palembang ke Betung di Banyuasin," kata Jokowi, Jumat, 15 November 2019.

Jokowi menjelaskan, pembangunan jalan tol itu memiliki banyak arti dan manfaat, antara lain untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik. Ia berharap para kepala daerah bisa memanfaatkan hal tersebut dengan menyambungkan jalan tol ke berbagai titik pertumbuhan ekonomi.

"Menyambungkan ke kawasan-kawasan wisata, ke sentra-sentra produksi perikanan, perkebunan, pertanian sehingga muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk juga ke zona-zona industri, semuanya. Ini tugasnya gubernur, bupati, wali kota ke sana. Kalau gak mampu, ya pusat lagi," ujarnya.

Jokowi menambahkan, kehadiran jalan tol juga akan dapat memberikan fasilitas kepada sentra produksi, kawasan industri dan perdagangan di Pulau Sumatera. Sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal.
 
BISNIS | FRISKI RIANA
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

55 menit lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

1 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

12 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

12 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

15 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024