Anulir Kebijaka Susi Soal Kapal, Edhy Prabowo Akan Didik Nelayan

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ket foto: Kegiatan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo di Kota Batam, Rabu, 13 November 2019. Edhy meminta petugas PSDKP Batam membantu nelayan. (YOGI EKA SAHPUTRA | TEMPO)

    Ket foto: Kegiatan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo di Kota Batam, Rabu, 13 November 2019. Edhy meminta petugas PSDKP Batam membantu nelayan. (YOGI EKA SAHPUTRA | TEMPO)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana menganulir kebijakan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal. Menurut dia, kebijakan itu tidak akan terlampau berdampak seumpama tidak dibarengi dengan pembinaan pembudidayaan dan penangkapan ikan oleh nelayan.

    “Kalau jargon penenggelaman kapal terus yang kita lakukan, sementara pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan juga enggak ada nggak jalan, enggak ada gunanya,” ujar Edhy seusai bertemu dengan pengurus Kadin di Menara Kadin, Senin, 19 November 2019.

    Edhy Prabowo sebelumnya menyatakan memilih menghibahkan kapal-kapal pencoleng ikan yang sudah inkracht di pengadilan kepada nelayan. Kebijakan itu diharapkan lebih bermanfaat ketimbang menenggelamkan kapal.

    Saat ini, rencana pembaruan kebijakan KKP telah ia koordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan tetap akan ada kapal pencoleng yang kelak dimusnahkan. Namun, keputusan eksekusi kapal itu bukan merupakan wewenang kementerian, melainkan pengadilan.

    Alih-alih berfokus pada penangkapan kapal pencuri ikan, menurut Edhy, kementerian akan menggeber pendidikan bagi nelayan. Peran nelayan akan diperkuat sebagai pihak yang turut menjaga kedaulatan maritim. Seumpama ada kapal pencuri ketahuan menjaring ikan secara ilegal, ia berharap nelayan akan langsung melaporkannya ke pihak berwenang.

    Sementara itu, untuk memperkuat pengawasan di zona maritim, Edhy Prabowo mengatakan kementeriannya bakal memperbarui nota kesepakatan dengan Angkatan Laut, Kapori, Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, dan pihak-pihak terkait lainnya. "Mou kan sudah pernah ada. Sekarang tinggal perbaruan-perbaruannya,” ujarnya.

    Saat menjabat sebagai Menteri KKP periode lalu, Susi mengatakan kebijakan penenggelaman kapal telah berkontribusi mengerek pendapatan domestik bruto atau PDB di sektor perikanan. Susi pada Oktober lalu menyampaikan bahwa laju pertumbuhan PDB perikanan triwulan I 2019 yang mencapai 5,67 persen lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDB Nasional 5,07 persen.

    Angka tersebut juga lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB kelompok pertanian sebesar 1,81 persen. PDB Perikanan pun naik dari Rp 58,97 triliun pada triwulan I 2018 menjadi Rp 62,31 triliun pada triwulan I 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?