Indef Perkirakan BPJS Kesehatan Masih Defisit pada 2020-2021

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggunakan topeng sambil tidur di atas spanduk saat berunjuk rasa di jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 28 Oktober 2019.  Unjuk rasa mahasiswa yang memperingati hari Sumpah Pemuda tersebut menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan sejumlah permasalahan diantaranya mengeluarkan Perppu KPK, usut kasus penembakan unjuk rasa mahasiswa di Kendari, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan penyelesaian konflik di Papua. ANTARA/Abriawan Abhe/

    Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggunakan topeng sambil tidur di atas spanduk saat berunjuk rasa di jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 28 Oktober 2019. Unjuk rasa mahasiswa yang memperingati hari Sumpah Pemuda tersebut menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan sejumlah permasalahan diantaranya mengeluarkan Perppu KPK, usut kasus penembakan unjuk rasa mahasiswa di Kendari, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan penyelesaian konflik di Papua. ANTARA/Abriawan Abhe/

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih akan mengalami defisit pada 2020 dan 2021. Indikasi itu terlihat dari adanya peserta yang melakukan pindah kelas usai pemerintah menetapkan kenaikkan iuran.

    Tauhid menjelaskan dengan adanya perpindahan kelas tersebut tentu bakal mempengaruhi penerimaan BPJS Kesehatan. Sebab, kenaikkan iuran itu membuat peserta ramai-ramai melakukan turun kelas, dari kelas 1 menjadi kelas 2 dan kelas 2 menjadi kelas 3.

    "Ini artinya penerimaan pendapatan dari kelas 1 diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan awal. Otomatis target pendapatan jadi turun, sementara bebannya cenderung tetap dan meningkat," kata Tauhid dalam diskusi bertajuk "Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik?" di Resto Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Ahad 17 November 2019.

    Kemudian yang kedua, menurut Tauhid, persoalan suplai atau pembayaran terhadap iuran yang tak bisa selesai dalam jangka waktu 1-2 tahun. Sementara itu, beban biaya tanggungan cenderung tetap bahkan bisa bertambah, sehingga diperkirakan defisit masih akan terjadi.

    Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan defisit keuangan yang ditanggung lembaganya diestimasikan mencapai Rp 28,5 triliun pada 2019. "Estimasi kita pada current running seperti ini Rp 28,5 triliun, ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus tahun ini Rp 19 triliun," ujar Kemal.

    Kemal mengatakan salah satu penyebab defisit itu adalah perkara iuran. Di samping besarannya yang disarankan naik, kolektabilitas dari iuran tercatat belum maksimal. "Ada hal lain yang harus kami perbaiki seperti efisiensi, kontrol manajemen risiko, semuanya."

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah siap menambal dana defisit keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 13,5 triliun. Dana tambahan bisa diberikan asal ada kenaikkan dana iuran bagi peserta BPJS Kesehatan.

    "Ini semua bisa diberikan jika pemerintah mau menanggung dana pembayaran iuran untuk Agustus sampai Desember per jiwa. Angka ini juga ditambah talangan dari pemerintah pusat untuk PBI daerah sebanyak 37 juta jiwa sisa tahun 2019," kata Sri Mulyani saat mengelar rapat di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Selatan, Selasa 27 Agustus 2019.

    DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.