Edhy Prabowo Dicecar Nelayan Soal Pendangkalan dan Bajak Laut

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Gubernur Erzaldi dan Dirjen KKP meninjau pendangkalan alur muara yang dikeluhkan nelayan selama 10 tahun di Pelabuhan Jelitik, Sungailiat, Sabtu Sore, 16 November 2019. Selain itu, Edhy juga dicecar nelayan soal keberadaan bajak laut, birokrasi panjang pengurusan izin, kesulitan mendapatkan BBM hingga maraknya tambang timah laut ilegal. Foto : servio maranda

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Gubernur Erzaldi dan Dirjen KKP meninjau pendangkalan alur muara yang dikeluhkan nelayan selama 10 tahun di Pelabuhan Jelitik, Sungailiat, Sabtu Sore, 16 November 2019. Selain itu, Edhy juga dicecar nelayan soal keberadaan bajak laut, birokrasi panjang pengurusan izin, kesulitan mendapatkan BBM hingga maraknya tambang timah laut ilegal. Foto : servio maranda

    TEMPO.CO, Sungailiat - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kunjungannya ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat dicecar nelayan soal berbagai kesulitan dan kendala untuk pergi melaut. Nelayan mengeluhkan pendangkalan alur muara Pelabuhan Sungailiat, kesulitan mendapatkan BBM jenis solar, mengurus perizinan hingga keberadaan tambang timah laut ilegal dan bajak laut.

    "Pendangkalan alur muara pelabuhan ini sudah 10 tahun terjadi tanpa adanya solusi. Sudah tiga gubernur kita laporkan bahkan ke kementerian. Tapi tetap tidak ada solusi. Setiap air surut kapal nelayan susah masuk ke pelabuhan," ujar ketua kelompok nelayan Sarifuddin saat berdialog dengan Edhy Prabowo di PPN Sungailiat, Sabtu, 16 November 2019.

    Sarifuddin berharap KKP dapat turun langsung menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan dengan melakukan pengerukan dan membangun talud.

    "Nelayan sudah sangat kesulitan dengan pendangkalan alur muara ini. Semoga KKP dengan menteri yang baru bisa menyelesaikannya. Dulu saat Menteri Susi datang, kita upayakan datang ke sini melihat langsung. Entah bagaimana kunjungan Menteri Susi dialihkan ke Bangka Selatan," ujar dia.

    Nelayan Sungailiat Alban melaporkan ke Edhy tentang keresahan nelayan terhadap aksi bajak laut dan perompakan di perairan pulau dua Bangka. Persoalan pertambangan timah laut ilegal juga, kata dia, menjadi kendala nelayan.

    "Selain itu kita juga kekurangan BBM. Dalam hal ini mengenai rekomen untuk mendapatkan BBM. Bisa enam hari. Biasanya tiga kali sebulan. Sekarang dua kali. Rekomendasi PPN susah. Kadang rekomendasi sudah ada tapi solarnya menunggu," ujar dia.

    Edhy Prabowo mengatakan pihaknya akan mengambil langkah-langkah untuk membantu menyelesaikan persoalan nelayan di Bangka. Di antaranya memfokuskan untuk penyelesaian pendangkalan alur muara Pelabuhan.

    "Kalau dari anggaran seharusnya KKP bisa. Nanti kita lihat dan koordinasikan juga dengan Kementerian Perhubungan untuk pengerukan dan ke Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur," ujar dia.

    Menurut Edhy, kawasan pelabuhan Sungailiat sangat strategis dikembangkan karena potensinya mencapai ribuan kapal yang bersandar setiap hari memenuhi kebutuhan ekspor ikan hingga konsumsi masyarakat.

    "Untuk pendangkalan alur muara perlu dipikirkan untuk pembangunan tanggul dan alur break water. Nanti kita minta pendapat ahli soal ini," ujar dia.

    Edhy menambahkan pihaknya juga akan memberikan bantuan cold storage dan freezer untuk penyimpanan stok ikan nelayan. Hal itu, kata dia, juga untuk membantu pelaku UMKM agar dapat mengembangkan produknya dengan mendapatkan ikan yang cukup dan harga yang stabil.

    "Sedangkan untuk persoalan tambang, ini hanya soal zonasi saja. Kalau zonasi sudah clear akan ketahuan mana yang legal dan ilegal. Bangka Belitung yang kaya akan timah perlu dikerjakan dengan hati-hati agar tidak merugikan orang dan merusak lingkungan," ujar Edhy Prabowo.

    SERVIO MARANDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.