Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, SP Pertamina: Banyak Mudaratnya

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB menolak politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bos PT Pertamina (Persero). Presiden FSPPB Arie Gumilar secara gamblang menyatakan bahwa Ahok adalah tokoh yang kesohor kerap membuat kegaduhan.

    "Kami semua tahu bagaimana track record sikap dan perilaku yang bersangkutan, yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, bahkan sering berkata kotor," katanya dalam pesan pendek kepada Tempo, Jumat petang, 15 November 2019.

    Menurut Arie, dengan karakter demikian, Ahok tidak cocok menjabat di Pertamina. Sebab, pekerjaan mengatur perusahaan energi ini tidak gampang dan memerlukan konsentrasi tinggi.

    Ia khawatir, karakter Ahok yang dia nilai menggebu-gebu tersebut bakal berdampak pada organisasi Pertamina. Ia juga was-was seumpama Ahok menjabat lalu membuat pernyataan kontroversial, hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat.

    Arie pun mengklaim penunjukan Ahok sebagai bos Pertamina akan membawa banyak mudarat ketimbang manfaat. "Kami menilai sisi mudaratnya lebih besar daripada sisi manfaatnya," tuturnya.

    Koran Tempo edisi Kamis, 14 November sebelumnya menulis Ahok disinyalir bakal menjadi calon kuat Komisaris Utama Pertamina. Dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN menyatakan bahwa Presien Joko Widodo atau Jokowi sendirilah yang meminta Ahok menjabat sebagai bos BUMN. "Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” tutur sumber.

    Penunjukan Ahok sebagai bos BUMN diperkuat dengan pemanggilannya ke Kementerian BUMN oleh Menteri Erick Thohir pada Rabu, 13 November lalu. Saat ditemui wartawan, bekas Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dirinya diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah.

    Ahok lalu mengakui menerima tawaran tersebut. Namun, soal posisi yang akan ditempati, dia menyatakan belum tahu. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," ucap Ahok. 

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.