Survei Tempo-CITA: Kesadaran Milenial Membayar Pajak 90 Persen

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) didampingi Direktur Utama Tempo Media Group, Toriq Hadad (kiri), dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo (kedua kiri) menyerahkan penghargaan kategori The Most Tax Friendly Corporate 2019 kepada perwakilan PT Adaro Energy Tbk dalam acara Tempo Country Contributor Award 2019 di Jakarta, Jumat, 15 November 2019. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dianggap patuh menyampaikan pajak. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) didampingi Direktur Utama Tempo Media Group, Toriq Hadad (kiri), dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo (kedua kiri) menyerahkan penghargaan kategori The Most Tax Friendly Corporate 2019 kepada perwakilan PT Adaro Energy Tbk dalam acara Tempo Country Contributor Award 2019 di Jakarta, Jumat, 15 November 2019. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dianggap patuh menyampaikan pajak. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk dan Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menggelar Survei Pajak 2019. Hasilnya, tingkat kesadaran  Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak ternyata sudah cukup tinggi hingga 90 persen, terutama para milenial yang berusia 20 hingga 34 tahun.

    “Mereka memiliki pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban moral, membantu pemerintah, dan menundanya akan merugikan negara,” kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo saat pemaparan hasil survei dalam acara Rembuk Pajak Nasional di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

    Tingkat kesadaran hingga 90 persen ini tidak hanya disampaikan oleh para responden milenial, namun juga responden keseluruhan, baik WP Badan maupun WP pribadi. Namun, terkait transparansi pengelolaan pajak dan pemanfaatan pajak untuk pembangunan, hanya 50 persen saja yang menyatakan setuju.

    Terkait transparansi ini, kata Prastowo, WP pribadi merekomendasikan agar pemerintah melakukan perbaikan ekosistem perpajakan yang berkepastian hukum, akuntabel dan transparan. Sementara itu, WP Badan merekomendasikan agar memanfaatkan uang pajak untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

    Selain itu, saat ini internet ternyata menjadi media utama untuk mengetahui aturan atau administrasi mengenai pajak. Internet banyak digunakan di semua kelompok, baik itu  WP pribadi maupun WP badan. Sehingga, kata Prastowo, hasil survei ini menyimpulkan semakin pentingnya peran internet (perangkat digital) untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelayanan.  

    Survei ini dilakukan secara daring dengan waktu kurang lebih satu bulan selama September 2019. Terdapat 1.142 responden yang diwawancarai, terbagi dari 929 WP pribadi dan 213 WP badan. Dari 929 WP pribadi, 78 persen berasal di Pulau Jawa dan 22 persen luar Jawa. Sementara untuk WP badan, 68 persen di Pulau Jawa dan 32 persen di luar Jawa.

    Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, yang hadir dalam acara ini mengatakan saat ini lembaganya memang tengah melakukan reformasi di bidang perpajakan. Salah satu tujuan reformasi yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak bagi para WP. “Ini tantangan bagi kami, memberikan layanan yang sederhana dan mudah,” kata Suryo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.