Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Tempo-CITA: Kesadaran Milenial Membayar Pajak 90 Persen

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) didampingi Direktur Utama Tempo Media Group, Toriq Hadad (kiri), dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo (kedua kiri) menyerahkan penghargaan kategori The Most Tax Friendly Corporate 2019 kepada perwakilan PT Adaro Energy Tbk dalam acara Tempo Country Contributor Award 2019 di Jakarta, Jumat, 15 November 2019. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dianggap patuh menyampaikan pajak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) didampingi Direktur Utama Tempo Media Group, Toriq Hadad (kiri), dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo (kedua kiri) menyerahkan penghargaan kategori The Most Tax Friendly Corporate 2019 kepada perwakilan PT Adaro Energy Tbk dalam acara Tempo Country Contributor Award 2019 di Jakarta, Jumat, 15 November 2019. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dianggap patuh menyampaikan pajak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk dan Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menggelar Survei Pajak 2019. Hasilnya, tingkat kesadaran  Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak ternyata sudah cukup tinggi hingga 90 persen, terutama para milenial yang berusia 20 hingga 34 tahun.

“Mereka memiliki pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban moral, membantu pemerintah, dan menundanya akan merugikan negara,” kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo saat pemaparan hasil survei dalam acara Rembuk Pajak Nasional di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Tingkat kesadaran hingga 90 persen ini tidak hanya disampaikan oleh para responden milenial, namun juga responden keseluruhan, baik WP Badan maupun WP pribadi. Namun, terkait transparansi pengelolaan pajak dan pemanfaatan pajak untuk pembangunan, hanya 50 persen saja yang menyatakan setuju.

Terkait transparansi ini, kata Prastowo, WP pribadi merekomendasikan agar pemerintah melakukan perbaikan ekosistem perpajakan yang berkepastian hukum, akuntabel dan transparan. Sementara itu, WP Badan merekomendasikan agar memanfaatkan uang pajak untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, saat ini internet ternyata menjadi media utama untuk mengetahui aturan atau administrasi mengenai pajak. Internet banyak digunakan di semua kelompok, baik itu  WP pribadi maupun WP badan. Sehingga, kata Prastowo, hasil survei ini menyimpulkan semakin pentingnya peran internet (perangkat digital) untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelayanan.  

Survei ini dilakukan secara daring dengan waktu kurang lebih satu bulan selama September 2019. Terdapat 1.142 responden yang diwawancarai, terbagi dari 929 WP pribadi dan 213 WP badan. Dari 929 WP pribadi, 78 persen berasal di Pulau Jawa dan 22 persen luar Jawa. Sementara untuk WP badan, 68 persen di Pulau Jawa dan 32 persen di luar Jawa.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, yang hadir dalam acara ini mengatakan saat ini lembaganya memang tengah melakukan reformasi di bidang perpajakan. Salah satu tujuan reformasi yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak bagi para WP. “Ini tantangan bagi kami, memberikan layanan yang sederhana dan mudah,” kata Suryo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tersangka Wajib Pajak, RHI Lolos Pidana Penjara Setelah Setuju Bayar Rp 5,2 Miliar

2 hari lalu

Kanwil DJP Jakarta Selatan I
Tersangka Wajib Pajak, RHI Lolos Pidana Penjara Setelah Setuju Bayar Rp 5,2 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I resmi menghentikan penyidikan kasus pidana wajib pajak berinisial RHI setelah tersangka bersedia bayar Rp 5,2 Miliar


Rencana Bansos untuk Kelas Menengah, Ekonom: Harus Tepat Sasaran dan Pengawasan Ketat

3 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia pada 2024 sebanyak 47,85 juta jiwa atau turun dari tahun 2023 yakni sebanyak 48,27 juta jiwa yang setara 17,13 persen dari total penduduk Indonesia. TEMPO/Subekti
Rencana Bansos untuk Kelas Menengah, Ekonom: Harus Tepat Sasaran dan Pengawasan Ketat

Direktur Celios Bhima Yudhistira setuju dengan rencana pemerintah memperluas bansos untuk kelas menengah. Menurutnya, perlindungan sosial ini akan lebih bermanfaat.


Jadi Dosen Tamu Politeknik Tempo, Founder Publicio PR Bagikan Pentingnya Punya Keterampilan Public Speaking

3 hari lalu

Founder Publicio PR sekaligus pengajar TalkInc, Aurellio Kaunang, memaparkan materi tentang perlunya kepercayaan diri dalam public speaking saat mengisi kuliah umum di Politeknik Tempo hari ini, Senin 30 September 2024. FOTO: Rachma Tri Widuri
Jadi Dosen Tamu Politeknik Tempo, Founder Publicio PR Bagikan Pentingnya Punya Keterampilan Public Speaking

Founder Publicio PR, Aurellio Kaunang, menjadi dosen tamu dan mengisi kelas public relations pada kuliah umum di Politeknik Tempo. Apa yang dibahas?


Kabar Prabowo Siap Membentuk Badan Penerimaan Negara dalam Kabinet, Apa Tugasnya?

6 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kabar Prabowo Siap Membentuk Badan Penerimaan Negara dalam Kabinet, Apa Tugasnya?

Prabowo dikabarkan akan bikin Badan Penerimaan Negara. Hal ini disampaikan Burhanuddin Abdullah Dewan Penasihat Prabowo. Apa lingkup kerja badan ini?


Sosok Anura Kumara Dissanayake, Presiden Srilanka yang Bubarkan Parlemen Sehari Usai Dilantik

6 hari lalu

Anura Kumara Dissanayake. REUTERS
Sosok Anura Kumara Dissanayake, Presiden Srilanka yang Bubarkan Parlemen Sehari Usai Dilantik

Anura Kumara Dissanayake adalah Presiden Sri Lanka yang disorot karena membubarkan parlemen sehari usai pelantikannya.


Kemenkeu Ungkap Kontribusi Pajak Orang Pribadi ke Kas Negara, Berapa dari Kelas Menengah?

7 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kemenkeu Ungkap Kontribusi Pajak Orang Pribadi ke Kas Negara, Berapa dari Kelas Menengah?

Kelas menengah berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran berbagai jenis pajak. Kemenkeu mengatakan jumlahnya tidak terlalu besar.


Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

7 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.


Pemprov Banten Cari Pemilik Patok dan Tanggul Laut di Pesisir Tangerang

7 hari lalu

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Pemprov Banten Cari Pemilik Patok dan Tanggul Laut di Pesisir Tangerang

Pemagaran laut yang belakangan telah menjadi tanggul laut di pesisir Kabupaten Tangerang dipastikan tak berizin.


Tonggak Jadi Tanggul Laut di Pesisir Tangerang dan Sedimen Tak Bisa untuk Uruk Pantai di Top 3 Tekno

7 hari lalu

Foto tangkapan layar dari video tanggul laut di pesisir Kabupaten Tangerang yang telah terbangun dari Muara Sungai Cimanceuri di Desa Pagedangan Ilir ke Pulau Cangkir di Kecamatan  Kronjo seperti yang terlihat pada akhir September 2024. Diduga tanggul belum rampung dan masih akan bertambah panjang. ISTIMEWA
Tonggak Jadi Tanggul Laut di Pesisir Tangerang dan Sedimen Tak Bisa untuk Uruk Pantai di Top 3 Tekno

Diperkirakan masih akan terus bertambah panjang, tanggul laut telah berulang kali dikeluhkan nelayan Kabupaten Tangerang karena memenjarakan mereka.


Bos Gaikindo Sebut Penjualan Mobil Sulit Tembus 1 Juta Unit Tahun Ini: Kami Hanya Bisa Bergantung pada Pasar

7 hari lalu

Tamu undangan dan para awak media melihat pameran otomotif Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, 17 Juli 2024. GIIAS 2024 yang diikuti lebih dari 55 merek otomotif global yang terdiri dari 30 merek kendaraan penumpang, 5 kendaraan komersil dan 20 merek sepeda motor anggota GAIKINDO serta menghadirkan produk mobil baru dan konsep. TEMPO/Tony Hartawan
Bos Gaikindo Sebut Penjualan Mobil Sulit Tembus 1 Juta Unit Tahun Ini: Kami Hanya Bisa Bergantung pada Pasar

Ketua Gaikindo Jongkie Sugiarto pesimistis target penjualan 1 juta unit mobil hingga akhir tahun bakal tercapai. Begini penjelasannya.