Aset Korban First Travel Disita Negara, Kuasa Hukum: Itu Ilegal

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh First Travel, Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mereka dinilai terbukti melakukan pencucian uang para calon jamaah umrah. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh First Travel, Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Mereka dinilai terbukti melakukan pencucian uang para calon jamaah umrah. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Yudi Triadi yang akan melelang aset First Travel dan minta korban mengikhlaskan dana yang nyangkut menuai respon negatif. Respon negatif itu terutama dari calon jamaah umrah yang tertipu di perusahaan Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan itu.

    Luthfi Yazid, advokat dan kuasa hukum korban jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), mengatakan bahwa pernyataan Kajari Yudi Triadi ini patut disesalkan.

    “Pertama, ia sebagai Kajari baru yang ditugaskan di Depok Jawa Barat tidak mengikuti perkara ini dari awal sehingga ia tidak paham persoalan tersebut seutuhnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 November 2019.

    Kedua, sebagai seorang penegak hukum dan pemimpin di sebuah lembaga penegakan hukum Yudi dinilai tidak memiliki sensitivitas alias tidak peka terhadap kondisi dan penderitaan jamaah korban FT yang telah lama memperjuangkan nasibnya. Ini karena Yudi dengan entengnya mengatakan untuk mengikhlaskan saja uang jamaah.

    Ia pun menolak pernyataan bahwa kalau sudah niat umroh tapi diakalin maka pahalanya sudah sama dengan umroh. “Ketiga, Kajari yang mengemban amanah untuk menjaga dan mengamankan asset FT, semestinya Kajari membantu mencarikan solusi bagaimana agar uang jamaah dapat dikembalikan atau mereka dapat diberangkatkan ke tanah suci,” katanya.

    Selin itu, Kejari pun tahu bahwa aset yang akan disita itu bukanlah uang korupsi, melainkan uang nasabah. Karenanya, wajar jika korban First Travel tidak ikhlas uangnya diambil negara. “Jadi kalau asset FT kemudian dilelang oleh Kajari dan diserahkan kepada negara maka ini namanya ilegal.”

    Salah satu korban penipuan First Travel, Asro Kamal Rokan, ikut menaggapi kabar harta sitaan dari PT First Travel yang akan dilelang dan hasilnya akan diserahkan kepada negara. “Kami yang dirugikan, mengapa negara yang diuntungkan? Kami tidak dapat menerimanya. Semestinya, hasil lelang diperuntukkan bagi jamaah,” kata Asro.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.