Luhut: Kapal Sitaan Kalau Perlu Ditenggelamin ya Ditenggelamin

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan merespons ihwal rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tidak akan menenggelamkan kapal sitaan. Menurut dia, hal itu perlu dilihat kembali.

    "Belum, kita lihat. Kalau perlu ditenggelamin ya ditenggelamin," kata Luhut di kantornya, Kamis malam, 14 November 2019.

    Edhy Prabowo menjamin keputusannya untuk menghibahkan kapal sitaan dalam kasus illegal fishing kepada nelayan Indonesia secara gratis akan dilakukan dengan pengawasan berlapis. Pengawasan tersebut dilakukan agar kapal tersebut tidak jatuh kembali ke tangan para pelaku, terutama ke pihak asing yang sudah dilarang menangkap ikan di perairan Indonesia.

    “Saya pikir, ini bukan hal yang sulit untuk dikontrol,” kata Edhy dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2019.

    Di era menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, kapal sitaan yang berukuran kecil akan ditenggelamkan dengan cara meledakannya di tengah laut. Sementara kapal yang berukuran besar, dimanfaatkan untuk kepentingan riset. Kebijakan penenggelaman kapal ini diambil karena Susi khawatir kapal akan dibeli kembali oleh para pelaku illegal fishing.

    Edhy mengakui, tetap ada kekhawatiran semacam itu. “Bisa saja anak buah saya mudah dibayar, mereka transaksi di tengah laut,” kata dia. Itu sebabnya, kata Edhy, sebagai komandan di kementerian, ia harus lebih cerdas menghadapi kemungkinan tersebut.

    Untuk melakukan hibah kapal hasil sitaan yang sudah inkracht atau mendapat keputusan pengadilan, kementerian akan melibatkan pemerintah daerah dan para nelayan. Kementerian juga akan memaksimalkan unit pengawasan yang dimiliki hingga kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. “Secara aturan, tidak ada masalah,” kata Edhy.

    Edhy mengatakan, kebijakan ini diambil karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai sudah cukup banyak kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan selama ini. Sehingga, pemerintah ingin membuat kapal sitaan tersebut bisa digunakan untuk kegunaan yang lebih bermanfaat. Selain dihibahkan ke nelayan, Edhy juga membuka kemungkinan kapal sitaan ini digunakan untuk Rumah Sakit (RS) Terapung yang beroperasi di lautan.

    Sehari sebelumnya, Rabu, 13 November 2019, Edhy Prabowo pun telah berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau. Di sana, kata dia, 29 dari 39 kapal sitaan sudah dinyatakan inkracht oleh pengadilan. Sehingga, kementerian bersiap untuk menghibahkannya secara cuma-cuma ke nelayan. “Di bawah pengawasan kementerian,” katanya.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.