Tempo.Co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat alokasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cenderung kurang fokus. Hal tersebut terlihat dari program dan kegiatan yang terlalu bermacam-macam.
Padahal, kata Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pemerintah daerah fokus kepada beberapa hal saja. Ia lantas menyinggung kebijakan Jokowi kala masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kala itu, kata Sri Mulyani, Jokowi hanya memberi anggaran kepada dua kepala dinas, sementara tiga lainnya tidak.
"Ketika yang tiga Kepala Dinas bertanya kenapa tidak mendapat anggaran, Pak Jokowi bilang, 'ya enggak apa-apa, yang penting kamu kan enggak dipecat dan masih terima gaji, sudah diam duduk yang manis, saya mau fokus di dua dinas yang ini dulu'," ujarnya meniru ucapan Jokowi dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2019 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Sri Mulyani mengatakan hal tersebut benar-benar pernah dilakukan Jokowi kala masih menjadi Wali Kota Solo dan saat itu bekas Gubernur DKI Jakarta itu pun dikenal sebagai kepala daerah yang sukses. "Makanya beliau bisa jadi presiden."
Menurut Sri Mulyani, kebanyakan kepala daerah saat ini mengecer anggarannya ke berbagai sektor. Langkah tersebut, kata dia, memang membuat kepala dinas sebagai bawahannya senang. "Tapi rakyat enggak happy dan hasilnya enggak ada," ujar dia.
Karena itu, ia mengatakan meski anggaran setiap lima tahun ditambah, tetap tidak ada hasil yang dirasakan. Ia meminta para pimpinan daerah terus memperlajari inovasi dalam pengelolaan dan pembiayaan APBD.
Sri Mulyani mengatakan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peranan penting untuk menciptakan Indonesia maju. Sehingga ia berharap pemerintah daerah berkomitmen dalam menggunakan APBN desuai dengan prioritas program nasional dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
"Tentu saja APBD sama dengan APBN yaitu adalah uang rakyat kita, jadi pengelolaannya selain harus hati-hati dan akuntabel tentu agar tidak dikorupsi, karena dia adalah musuh paling besar dari penyelenggaraan negara kita," kata Sri Mulyani.
