TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan lemahnya eksekusi program prioritas di lapangan. "Seringkali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Jokowi mengatakan, proses eksekusi dan efektivitas proses delivery program kali ini harus ditekankan dalam RPJMN. Ia pun meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memperkuat pengendalian eksekusi program prioritas di lapangan.
Menurut Jokowi, dalam dokumen RPJMN yang dimuat harus ada peta jalan, cara mencapai target, tahapannya, dan rutenya secara jelas dan realistis. "Jangan abstrak, jangan normatif," kata dia.
Perencanaan yang dibuat para menteri, kata Jokowi, harus tersambung dengan penganggaran dan tersampaikan dengan baik oleh kementerian. Jangan sampai yang direncanakan di RPJMN berbeda dengan yang dikerjakan dan dianggarkan Kementerian Keuangan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun ditugaskan Jokowi menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dan yang tertuang di RPJMN, juga visi misi presiden-wakil presiden.
"Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, anggaran kementerian-kementerian," katanya.
