Sandiaga: Pisahkan, BUMN Pelayan Publik atau Profit Oriented

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sandiaga Uno bersama istrinya Nur Asia Uno menghadiri Rapat Pimpinan Nasional dan Apel Kader Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa Partai Gerindra, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Sandiaga Uno bersama istrinya Nur Asia Uno menghadiri Rapat Pimpinan Nasional dan Apel Kader Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa Partai Gerindra, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha yang juga mantan calon wakil presiden RI, Sandiaga Uno, tak sepakat jika perusahaan perusahaan BUMN disebut terus mengalami kerugian. “Perlu dikoreksi statement yang sering kita dengar (soal BUMN terus merugi itu),” ujar Sandiaga di sela mengisi seminar di Yogyakarta, Kamis, 14 November 2019.

    Sandiaga menuturkan perusahaan BUMN itu jumlahnya lebih dari 100 unit. Dari angka itu, ada sekitar 20-25 perusahaan pelat merah yang sangat berpengaruh.

    Jadi kalaupun ada disebut perusahaan BUMN terus mengalami kerugian, menurut Sandiaga, tak berarti seluruh perusahaan pemerintah itu kinerjanya buruk. Oleh karena itu, BUMN harus difokuskan benar agar berperan menjaga agar roda ekonomi bangsa terus bertumbuh, membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya dan menjadi hajat hidup orang banyak.

    Sandiaga menyarankan agar sejumlah BUMN dikelompokkan berdasarkan fungsinya. "Pisahkan fungsi BUMN ini sebagai pelayanan publik, public service atau yang disebut sebagai PSO (public service obligation) atau fungsinya dia untuk menciptakan profit yang akan dibagikan dia dalam bentuk deviden kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

    Jika fungsi BUMN ini bisa dipisahkan dari semula sebagai lembaga pelayanan masyarakat sekaligus perusahaan yang mencari profit, Sandiaga optimistis akan terwujud pengelolaan BUMN terbaik yang memberikan dampak positif. “Karena pemilik BUMN kan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.