DPR Akan Panggil Bos Lion Air, Garuda, dan Sriwijaya Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Maskapai di Indonesia yang juga menggunakan pesawat Boeing 737 Max 8 yakni Sriwijaya Air. Di seluruh dunia dilaporkan terdapat 350 unit Boeing 737 MAX 8. Saat ini, selain negara juga ada maskapai yang memutuskan untuk melarang pesawat tersebut terbang. Dok.TEMPO/Fahmi Ali

    Maskapai di Indonesia yang juga menggunakan pesawat Boeing 737 Max 8 yakni Sriwijaya Air. Di seluruh dunia dilaporkan terdapat 350 unit Boeing 737 MAX 8. Saat ini, selain negara juga ada maskapai yang memutuskan untuk melarang pesawat tersebut terbang. Dok.TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil tiga bos maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia, Sriwijaya Air , dan Lion Air pada pekan depan dalam sebuah rapat dengar pendapat. Dewan juga turut mengundang Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan Kementerian Perhubungan dalam agenda tersebut.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemanggilan ini berkaitan dengan beberapa kejadian yang melibatkan dunia penerbangan dalam setahun terakhir, mulai kecelakaan pesawat hingga kisruh kerja sama entitas. "Kalau pemanggilan Lion Air terkait JT 610," kata Lasarus di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu petang, 13 November 2019.

    Menurut Lasarus, Dewan ingin mendengarkan hasil investigasi KNKT perihal kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 yang menyebabkan seratusan orang tewas. Dewan juga hendak mendengarkan penjelasan versi perusahaan maskapai penerbangan.

    Adapun hasil investigasi itu sebelumnya memang telah dituntaskan KNKT pada Oktober lalu. KNKT juga sudah memaparkan laporannya kepada publik.

    Sementara itu, pemanggilan terhadap bos maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air berkaitan dengan kisruh kerja sama manajemen yang sudah terjadi beberapa kali. Lasarus menyatakan, DPR ingin mendengar penjelasan kedua entitas penerbangan tentang masalah yang melatarinya.

    Menurut dia, kisruh hubungan kedua perusahaan sempat membuat penumpang rugi. "Kita lihat perselisihan ini menyebabkan beberapa flight enggak terbang dan ribuan orang akhirnya tidak bisa berangkat. Padahal mereka sudah beli tiket," ucap Lasarus.

    Dewan, kata dia, ingin mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Tak hanya soal kecelakaan pesawat dan kisruh manajemen, Komisi V memungkinkan bakal membahas kenaikan harga tiket pesawat.

    Kebijakan maskapai penerbangan memang ini sempat dikeluhkan oleh para anggota Dewan tatkala rapat kerja dengan Menteri Perhubungan pada Rabu siang, 13 November 2019. Beberapa anggota Dewan protes harga tiket pesawat kembali melambung menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

    Lantaran topik yang akan dibincangkan dengan setiap maskapai berbeda-beda, Lasarus mengatakan Komisi V bakal mengatur jalannya rapat sesuai materi. "Kami akan dudukkan bersama, tapi materinya berbeda. Akan kami pilah," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.