Ahok, Insinyur Geologi yang Jadi Calon Komisaris Utama Pertamina

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dikabarkan bakal mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).  

    Dua sumber di lingkup internal Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Rencananya, Ahok resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng pada akhir November ini.

    Kabar bergabungnya Ahok ke salah satu BUMN merebak setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Erick, Rabu pagi. Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.

    Sebelum meninggalkan Kementerian, Ahok menuturkan diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran tersebut.  Namun, soal posisi yang akan ditempati, Ahok mengaku tidak tahu. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," ucap Ahok.

    Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Tohir untuk membicarakan terkait mengisi kekosongan posisi di salah satu perusahaan BUMN.

    "Pak Ahok datang ke kementerian BUMN bertemu Pak Erick. Memang pak Erick dan Ahok bicara banyak mengenai BUMN," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.