Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin: Indonesia Jangan Cuma Jadi Tukang Stempel Halal

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima kunjungan Ilham Akbar Habibie di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 12 November 2019. Ilham Habibie melaporkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal yang akan dibangun di Aceh. TEMPO/Subekti.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima kunjungan Ilham Akbar Habibie di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 12 November 2019. Ilham Habibie melaporkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal yang akan dibangun di Aceh. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin industri produk halal dikembangkan dan diperluas. Dengan demikian ekonomi dan keuangan syariah bisa ditingkatkan.

"Kita jangan hanya menjadi negara yang tukang memberikan sertifikat halal, menyetempel kehalalan produk, menjadi konsumen produk halal, tapi kita ingin Indonesia menjadi produsen produk halal yang kita ekspor ke berbagai negara," ujar Ma'ruf kala membuka acara Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 13 November 2019. Ia menegaskan keinginannya mendorong industri halal Indonesia berkembang.  

Bukan hanya terkait industri halal, Ma'ruf juga ingin adanya pengembangan dan perluasan industri keuangan syariah. Sebab, ia ingin Indonesia mengejar negara dengan penduduk mayoritas islam lain soal pangsa pasar keuangan syariah.  

Ia menyebut beberapa negara dengan pangsa pasar keuangan syariah yang cukup tinggi, misalnya Mesir 9,5 persen, Pakistan, 10,4 persen, dan Malaysia 28,2 persen. "Sampai Januari 2019, market share keuangan di Indonesia termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,6 persen. khusus untuk perbankan syariah baru mencapai 5,6 persen," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga mengatakan pembiayaan sosial, seperti zakat dan wakaf, juga mesti ikut dikembangkan. Saat ini, zakat yang berhasil dihimpun dalam setahun baru mencapai 3,5 persen atau sekitar Rp 8 triliun. Padahal, Indonesia memiliki potensi zakat lebih dari Rp 230 triliun.

"Kami juga akan mengembangkan kegiatan ekonomi syariah atau bisnis syariah," ujar Ma'ruf. Ma'ruf berpendapat peningkatan keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi dan keuangan adalah hal yang penting. Sebab, saat ini porsi tersebut masih terpantau sedikit. 

"Saat ini kegiatan ekonomi umat masih tertinggal," ujar Ma'ruf. Ia mengatakan keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan.

Hal ini, menurut Ma'ruf, sejalan dengan tujuan masyarakat bernegara, yaitu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adapun peningkatan kesejahteraan diukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

3 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara soal wacana personel TNI-Polri mengisi jabatan ASN.


Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

3 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres
Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

Wapres Ma'ruf setuju anggota TNI-Polri duduki jabatan aparatur sipil negara, asal ada batasan-batasannya.


Wapres Ma'ruf Amin Jadi Khatib Salat Tarawih di Masjid Besar Tanjungpinang, Ini Pesannya

4 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan tausiah ramadan di Masjid Besar Al Uswah, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Kamis Malam, 14 Maret 2024. Foto: Sekretariat Wakil Presiden
Wapres Ma'ruf Amin Jadi Khatib Salat Tarawih di Masjid Besar Tanjungpinang, Ini Pesannya

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi khatib di Masjid Besar Al Uswah, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Kamis malam, 14 Maret 2024.


Kepri Ramadhan Fair 2024 di Tanjungpinang Bakal Diresmikan Ma'ruf Amin

4 hari lalu

Wakil Presiden Maruf Amin saat berada di penyengat bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Foto Humas Pemprov Kepri
Kepri Ramadhan Fair 2024 di Tanjungpinang Bakal Diresmikan Ma'ruf Amin

Kepulauan Riau Ramadhan Fair 2024 akan berlangsung selama 10 hari, 15 - 24 Maret. Wapres Ma'ruf Amin akan hadir membuka.


Indonesia dan Selandia Baru Jajaki Kerja Sama Produk Halal

4 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, kanan, rapat dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, kiri, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI
Indonesia dan Selandia Baru Jajaki Kerja Sama Produk Halal

Indonesia dan Selandia Baru menjajaki kerja sama produk halal, sebagai salah satu cara untuk mencapai target perdagangan bilateral.


DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk oleh Presiden

4 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk oleh Presiden

Rumusan baru itu menganulir rumusan lama dalam draf RUU DKJ yang menyebutkan Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin Wakil Presiden.


Ma'ruf Amin Minta Penyelenggara Layanan Publik Tak Kerja Biasa-biasa Saja

4 hari lalu

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Peresmian Pasar Rakyat Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Diskominfo Pariaman
Ma'ruf Amin Minta Penyelenggara Layanan Publik Tak Kerja Biasa-biasa Saja

Wapres Ma'ruf Amin meminta layanan publik harus bisa diakses seluruh lapisan masyarakat dan tidak berbelit-belit.


Wakil Presiden Pimpin Dewan Aglomerasi, Gibran: Ditunggu Saja Kepastiannya

5 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai meninjau lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Solo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHI
Wakil Presiden Pimpin Dewan Aglomerasi, Gibran: Ditunggu Saja Kepastiannya

Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menyebutkan Dewan Aglomerasi akan dipimpin Wakil Presiden.


Ma'ruf Amin Gelar Tasyakuran HUT ke-81, Baca Yasin Bersama hingga Potong Tumpeng

7 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin merayakan HUT ke-81 dengan menggelar tasyakur dan do'a bersama di kediamannya,  kawasan Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Senin, 11 Maret 2024. Foto Sekretariat Wakil Presiden
Ma'ruf Amin Gelar Tasyakuran HUT ke-81, Baca Yasin Bersama hingga Potong Tumpeng

Perayaan Tasyakuran HUT ke-81 Ma'ruf Amin sekaligus hari lahir istri, Wury Estu Handayani yang jatuh lima hari sebelumnya, pada 6 Maret.