BKPM Cerita Modal Asing Rp 700 Triliun Terhambat Masuk ke RI

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan investasi sebanyak Rp700 triliun terhambat masuk ke Indonesia karena terkendala berbagai masalah domestik.  

    Nilai investasi tersebut yakni dalam bentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). 

    "FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk ke dalam negeri sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu 13 November 2019.

    Dalam pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Jakarta, Selasa 12 November 2019, Bahlil menjelaskan antrean investasi sebesar Rp700 triliun itu berasal dari 24 perusahaan yang siap masuk ke berbagai sektor usaha.

    Sayangnya, investasi tersebut hanya berakhir pada level komitmen. Sebab, kata dia, hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar.

    "Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing. Dia bertahun-tahun susah dapat selembar surat. Jangankan pengusaha luar, investor dalam negeri pun bisa lari," ujarnya.

    Karena itu, Bahlil mengatakan BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik tersebut.

    Bahlil berencana membuat terobosan kebijakan baru guna mempercepat pelayanan kepada investor, selain akan dilayani oleh Satgas percepatan investasi BPKM.

    "Promosi tetap jalan. Tetapi kita selesaikan yang antri masuk juga banyak. Ini saja belum bisa kami tangani. Kami akan benahi soal kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, dan pengadaan lahan. Kita juga akan selesaikan masalah koordinasi di daerah," tutur dia.

    Bahlil tak ingin melihat investor yang dipersulit di berbagai lembaga atau di daerah.

    "Bila perlu sejak turun pesawat, investor sudah kami tenteng. Ada yang dampingi sampai jadi buat perusahaan di sini," kata Bahlil.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.