Kenterian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan membuat mekanisme "tracking" dan memberikan pelatihan kepada Lembaga pelatihan yang sudah "diakreditasi" dan bisa dilakukan oleh masyarakat dengan sistem online.
"Sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun di kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka. Jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah dari pada pelatihan 'coding' yang butuh waktu 3-6 bulan," kata Airlangga.
Dana yang disediakan untuk Kartu Pra Kerja adalah sebesar Rp10 triliun. "Untuk pelaksanaan itu akan dibuat semacam 'project management office', karena ini sifatnya lintas kementerian maka Bapak Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian dan akan kita siapkan perpresnya," kata Airlangga.
Perpres tersebut akan mengatur sejumlah hal termasuk untuk penerima manfaat seperti kriteria siapa yang dianggap layak yaitu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.
"Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak presiden memberi arahan bahwa perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan kerja," ungkap Airlangga.
Dengan program tersebut ditargetkan tercipta lapangan kerja hingga 2,5-3 juta dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.
"Itu kan jalan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang lain ini adalah untuk 'safety net'," kata Airlangga.
ANTARA