Retribusi Elektronik di Kalimantan Timur Dimulai pada Tahun Depan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur, Isran Noor - Hadi Mulyadi, serta Gubernur dan Wagub Sumatera Selatan, Herman Deru - Mawardi Yahya, berpose sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur, Isran Noor - Hadi Mulyadi, serta Gubernur dan Wagub Sumatera Selatan, Herman Deru - Mawardi Yahya, berpose sebelum bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COBALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana menerapkan retribusi daerah elektronik  pada 2020. 

    Elektronik retribusi daerah ini merupakan aplikasi yang mengadopsi strategi Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan retribusi daerah. Tahun lalu, DKI Jakarta sukses mengumpulkan retribusi daerah sebesar Rp710 miliar.

    Gubernur Kaltim Isran Noor menuturkan aplikasi sederhana ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan menggunakan aset-aset Pemprov Kaltim untuk jasa usaha mereka. Aset-aset yang bisa digunakan masyarakat itu antara lain berada dalam kelola Biro Umum dan sejumlah perangkat daerah. Seperti convention hall, plenarry hall, Gor Sempaja dan lainnya.

    Apalagi pembangunan daerah dapat berjalan sukses jika didukung pendanaan yang baik. Di antaranya bersumber dari pendapatan asli daerah dan retribusi daerah. 

    "Dari tahun ke tahun APBD kita terus meningkat. Itu pertanda yang baik, berarti pendapatan kita terus naik dari sektor pajak daerah dan retribusi. Peningkatan ini tentu karena inovasi dan kreativitas yang terus dilakukan jajaran Bapenda. Tingkatkan terus," kata dia, Selasa 12 November 2019.

    Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati menjelaskan kontribusi retribusi daerah tahun ini sekitar Rp20 miliar atau 0,36 persen dari keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp5,6 triliun.

    "Jadi nanti masyarakat tidak perlu datang untuk memesan tempat. Cukup masuk ke aplikasi ini. Di sana sudah terjadwal dan masyarakat tinggal memilih dan mengatur waktunya. Pembayarannya juga langsung ke Bank Kaltimtara," jelasnya

    Ismiati yakin optimalisasi peningkatan retribusi daerah terwujud berkat terobosan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.