Kemenhan Buka 552 Formasi CPNS 2019

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.

    Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan membuka 552 formasi pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019. 

    Menurut pengumuman yang dirilis melalui website resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan), pendaftaran akan dibuka mulai 11 November hingga 20 November 2019. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

    Lowongan CPNS Kemhan 2019 dibuka bagi lulusan pascasarjana (S2), sarjana (S1), D-IV, dan D-III yang akan ditempatkan di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (216 formasi) , Mabes TNI (104 formasi), TNI – AD (105 formasi), TNI – AL (13 formasi), dan TNI – AU (114 formasi).

    Adapun persyaratan umum seleksi CPNS Kemhan 2019 adalah sebagai berikut:

    1. Warga negara Indonesia (WNI)

    2. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah.

    3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

    4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan sebagai pegawai swasta.

    5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri dan Siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.

    6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

    7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

    8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

    9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

    10. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.