TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan terkait dengan sumber daya air harus ditingkatkan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hari Suprayogi mengatakan koordinasi antarpejabat diperlukan untuk menangani dengan cepat dan tepat sasaran daerah-daerah yang masih mengalami kekeringan.
"Kita tahun terkering kan 2019 ini, kita harus tahu betul lokasi kekeringannya di mana. Nah, itu pada 2020 harus jadi sasaran khusus. Air tanah ini tidak boleh sembarangan, tapi sangat scientific," ujarnya dalam acara Silahturahmi Senior Pengembangan Air Tanah Ditjen SDA Se-Jabodetabek, Ahad 10 November 2019.
Hari menuturkan pendataan dan pengecekan lokasi kekeringan juga harus ditingkatkan. Jadi, pekerjaan pengeboran untuk mendapatkan air tanah menjadi tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Adapun, kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi perkotaan atau permukiman dan pertanian.
Untuk wilayah perkotaan tidak kurang dari 2 juta orang yang tersebar di delapan provinsi rentan terkena dampak kekeringan.
Sementara itu, lahan pertanian yang paling terdampak kekeringan adalah sawah tadah hujan dan sebagian irigasi yang sumber airnya dari bendung sehingga masih tergantung pada aliran air sungai.
