Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2019 Tahun Terkering, PUPR: Antisipasi Kekeringan Kian Mendesak

image-gnews
Warga membersihkan rumput liar pada lahan pertanian yang kering di Ngerangan, Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Kamis, 10 Oktober 2019. Menurut petani setempat, sudah enam bulan terakhir lahan pertanian di wilayah tersebut mengalami kesulitan air karena kemarau panjang sehingga menyebabkan dua kali gagal panen padi dan kedelai. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Warga membersihkan rumput liar pada lahan pertanian yang kering di Ngerangan, Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Kamis, 10 Oktober 2019. Menurut petani setempat, sudah enam bulan terakhir lahan pertanian di wilayah tersebut mengalami kesulitan air karena kemarau panjang sehingga menyebabkan dua kali gagal panen padi dan kedelai. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, menyatakan pentingnya koordinasi antar pemangku kebijakan untuk mengantisipasi kekeringan di banyak daerah. "Tahun terkering kan 2019 ini, kita harus tahu betul lokasi kekeringannya di mana," ujarnya dalam acara Silahturahmi Senior Pengembangan Air Tanah Ditjen SDA Se-Jabodetabek, Ahad, 10 November 2019.

Hari menyebutkan, pada tahun 2020 khusus soal antisipasi kekeringan harus jadi sasaran khusus pemerintah. "Air tanah ini tidak boleh sembarangan, tapi sangat scientific."

Lebih jauh Hari menjelaskan bahwa pendataan dan pengecekan lokasi kekeringan juga harus ditingkatkan. Jadi, pekerjaan pengeboran untuk mendapatkan air tanah menjadi tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Adapun, kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi perkotaan atau permukiman dan pertanian. Untuk wilayah perkotaan tidak kurang dari 2 juta orang yang tersebar di delapan provinsi rentan terkena dampak kekeringan.

Sementara itu, lahan pertanian yang paling terdampak kekeringan adalah sawah tadah hujan dan sebagian irigasi yang sumber airnya dari bendung sehingga masih tergantung pada aliran air sungai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania sebelumnya meminta pemerintah diminta mewaspadai ancaman kekeringan yang berpotensi membuat gagal panen, dan akhirnya membuat harga pangan meroket.  Apalagi, kekeringan seringkali membuat petani yang memilih untuk tidak menanam demi menghindari kerugian. 

"Ancaman gagal panen tidak lepas dari kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," ucapnya, Ahad 28 Juli 2019.

Galuh menuturkan, memproduksi bahan pangan lebih banyak dari biasanya sebelum terjadi kekeringan bisa saja menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Namun, hal ini juga berisiko membuat bahan pangan cepat busuk dan berkurang kualitasnya jika disimpan dalam waktu lama.

BISNIS | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024. Jokowi juga meresmikan tiga bandara lain, yaitu Bandara Banggai Laut serta Bandara Bolaang Mongondow dan Bandara Taman Bung Karno di Sulawesi Utara. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.


Jalur JLS Siap Dilintasi Para Pemudik

1 hari lalu

Jalur JLS Siap Dilintasi Para Pemudik

Sejarah bagi Kota Cilegon karena semakin mampu mengurai kemacetan arus mudik Lebaran dengan memanfaatkan jalur JLS.


PUPR Siapkan 7 Tol Alternatif Gratis Jika Mudik Macet

2 hari lalu

Pada arus mudik Lebaran 2024, Jasa Marga memperkirakan jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek akan meningkat 54,14 persen dari masa normal
PUPR Siapkan 7 Tol Alternatif Gratis Jika Mudik Macet

PUPR menyiapkan sebanyak 7 ruas tol fungsional sebagai alternatif secara gratis apabila terjadi kemacetan parah saat arus mudik dan balik Idul Fitri.


Kominfo Siapkan Jaringan dalam World Water Forum, Harapkan Solusi Pengelolaan Air

3 hari lalu

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (ke-3 dari kanan) meninjau Pantai Melasti di Badung, Bali, yang terpilih sebagai salah satu lokasi World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar pada 18-24 Mei 2024. (ANTARA/Ho- Pemprov Bali)
Kominfo Siapkan Jaringan dalam World Water Forum, Harapkan Solusi Pengelolaan Air

Kominfo bertugas memastikan jaringan telekomunikasi di Forum Air Sedunia pada 18-25 Mei 2024 di Bali.


Kementerian PUPR Gunakan Teknologi Mobox Bangun Hunian Pekerja Konstruksi IKN

3 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
Kementerian PUPR Gunakan Teknologi Mobox Bangun Hunian Pekerja Konstruksi IKN

Kementerian PUPR menggunakan teknologi modular volumetrik mobile mox (Mobox) untuk bangun hunian pekerja di IKN.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

5 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.