TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan masih menunggu keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait pemangkasan eselon. Meski begitu, kata dia, Kementerian PUPR telah siap terkait kebijakan ini.
"Kami sudah mempersiapkan dan ada beberapa opsi, sesuai arahan Menpan RB kemarin usai masing-masing sekretariat jenderal dikumpulkan. Kami menunggu, tapi kami sudah siap-siap," kata Basuki ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 8 November 2019.
Menurut data yang berhasil dihimpun Tempo, jumlah total eselon atau jenjang kepangkatan mencapai 461.290 orang dari eselon I-V yang ada di kementerian dan lembaga di pusat. Adapun dari total itu, paling banyak berada pada eselon III dan IV yang masing-masing sebanyak 98.947 orang dan 327.761 orang.
Basuki melanjutkan, di Kementerian PUPR, Kementerian PAN RB masih mencari formula penyusunan eselon yang sesuai. Sebab, Kementerian PUPR memiliki sejumlah eselon yang bersifat struktural dan mesti bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang ada di daerah.
Mereka, kata Basuki, biasanya memiliki jenjang eselon antara II dan III yang ditempatkan di sejumlah balai besar di daerah. Balai-balai tersebut mengurus sejumlah infrastruktur pemerintah di daerah seperti bendungan, saluran air hingga perumahan.
"Karena itu kewilayahan, dan pelaksanaan beda dengan yang administrasi. Tapi untuk eselon I dan II hampir bisa dipastikan bakal tetap, yang III atau IV kami efisienkan atau kami potong nanti," kata Basuki.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana memangkas jumlah jenjang kepangkatan atau eselon dalam struktur jabatan aparatur sipil negara (ASN). Rencana itu disampaikan setelah pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.
Presiden Jokowi berujar, eselonisasi harus disederhanakan menjadi dua level kemudian diganti dengan jabatan fungsional. “Saya minta untuk disederhakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” katanya.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan akan memulai kebijakan pemangkasan jabatan eselon III dan IV di kementeriannya. Dia menargetkan pemangkasan ini bakal rampung dalam kurun waktu enam bulan.
"Bulan ini eselon III dan IV saya pangkas. Kalau mau minta kementerian lembaga lain memotong eselon, harus mulai dari Kemenpan," kata Tjahjo, Rabu, 30 Oktober 2019.
Tjahjo menargetkan paling lama perampingan birokrasi di pusat hingga daerah dilakukan dalam waktu 1 tahun. Ia menuturkan, pemangkasan eselon ini guna merampingkan birokrasi agar pelayanan publik lebih efektif.
FRISKI RIANA
