TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Edhy Prabowo bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang telah terjalin antara Indonesia dan AS serta potensi kerja sama yang dapat dikembangkan di masa mendatang.
Edhy mengatakan KKP berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia, baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
“Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya. Kami akan pastikan kebijakan KKP ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,” ujar Edhy dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 November 2019.
Turut hadir bersama Dubes Joseph, Wakil Dubes AS Heather Variava dan Economic, Environment, and Science Officer Beney Lee. Sementara Menteri Edhy didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono, serta Direktur Perbenihan Coco Kokarkin.
Mengawali pertemuan keduanya, Dubes Joseph menyampaikan selamat atas dilantiknya Menteri Edhy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Dubes Joseph menuturkan, selama ini kerja sama sektor kelautan dan perikanan kedua negara telah terjalin baik. Kerja sama tersebut di antaranya pelatihan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan KKP dan kementerian/lembaga (K/L) terkait, Marine Biodiversity and Sustainable Fisheries Program (MBFSP) KKP-USAID, dan Maritime Domain Awareness (MDA).
Selain itu, Dubes Joseph memberitahukan bahwa AS telah menerapkan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) untuk menjamin ketertelusuran produk perikanan yang masuk ke AS. “Dalam implementasi SIMP ini, kami (AS) juga telah memberikan asistensi kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi persayaratan yang diterapkan,” tuturnya.
Sementara di bidang investasi, Dubes Joseph bercerita bahwa salah satu perusahaan AS, Forever Oceans Corporations (FOC), telah mempunyai kerja sama dengan Pemda Sulawesi Utara untuk mengembangkan budidaya lepas pantai. Adapun komoditas yang dibudidayakan yaitu ikan Amberjack untuk diekspor ke AS.
Tak hanya itu, Dubes Joseph juga memiliki permintaan menarik pada pertemuan tersebut terkait kapal perang AS, USS Houston yang tenggelam di perairan Banten. Menurutnya kapal tersebut merupakan makam bagi 600 pelaut AS sehingga memiliki arti penting bagi sejarah AS.
“Jika berkenan, kami berharap KKP dapat menetapkan kawasan tenggelamnya kapal USS Houston sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Ini memiliki makna besar bagi kami. Jika diperkenankan, kami siap membantu pengelolaan kawasan konservasi maritim tersebut dan memberikan pelatihan (capacity building) bagi pengelola serta memberikan bantuan sosial bagi warga sekitar kawasan,” ucapnya.
Menteri Edhy mengatakan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, dirinya akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan dan fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia. Terkait hal tersebut, dirinya tidak menutup kemungkinan kerja sama kedua negara.
Edhy juga menyampaikan apresiasi yang besar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan AS khususnya di sektor kelautan dan perikanan. “Semoga persahabatan dan kerja sama yang baik Indonesia dan AS dapat terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Adapun terkait permintaan untuk menjadikan lokasi tenggelamnya USS Houston sebagai kawasan konservasi maritim, Menteri Edhy menyebut pada prinsipnya mendukung hal tersebut. “Pada prinsipnya kami mendukung dan sangat ingin membantu. Tapi tentunya untuk memutuskan pembentukan kawasan ini kami perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan perlu persiapan yang matang,” kata dia.
HENDARTYO HANGGI
