TEMPO.CO, Jakarta - Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara masih rendah. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dan kota di seluruh Indonesia hanya 13 persen yang mencatatkan kinerja baik.
Data sensus Kementerian ATR/BPN pada 416 kabupaten dan 98 kota secara online menunjukkan bahwa hanya 66 kota atau 13 persen yang mencatatkan kinerja baik, sedangkan 213 kabupaten/kota atau 43 persen tercatat memiliki kinerja sedang dan 221 kabupaten/kota atau 44 persen mencatatkan kinerja buruk.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan bahwa kabupaten/kota yang nilai kinerjanya baik dilihat dari keberadaan regulasi dan bagaimana penerapannya. Padahal, dari regulasi yang ada, masih banyak yang perlu disederhanakan.
Oleh karena itu, kata Surya, sebagai salah satu solusi, Kementerian ATR/BPN akan melakukan deregulasi sejumlah aturan yang sekiranya menghambat atau terlalu rumit kalau dijalankan.
Surya mengungkapkan, di ATR/BPN sudah ada ketentuan tidak tertulis bahwa kalau ada satu peraturan baru dari menteri atau direktur jenderal, artinya harus menghapus lima peraturan yang sudah ada sebelumnya. "Nanti pola penilaiannya pun mulai berubah. Soalnya, kan makin ribet regulasi, makin susah rakyat, dan memperpanjang birokrasi,” ujarnya, Kamis, 7 November 2019.
Lebih jauh Surya menjelaskan bahwa sekarang ini pola pikir orang adalah segala sesuatu harus ada regulasinya. Padahal kalau tidak ada atau disimplifikasi bisa menjadi lebih bagus dan lebih leluasa.
Selanjutnya, dari 66 kabupaten/kota yang berkinerja baik, mayoritas terletak di wilayah barat Indonesia, seperti di Pulau Jawa. Padahal potensinya di pulau-pulau lain, terlebih di wilayah Indonesia bagian timur masih sangat besar.
Untuk mendorong kinerja dan pemerataan tersebut, Surya mengatakan bahwa pihaknya akan pelan-pelan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diakuinya memang belum merata.
Jadi, menurut Surya, kalau di Jawa itu kan orangnya banyak, lahan sedikit, sedangkan di luar Jawa kan kebalikannya. "Nah, ini yang kita dorong, pelan-pelan SDM kita coba kembangkan. Mungkin ada banyak permintaan staf dari kantor pertanahan di Papua, mau kerja di Jawa, dengan catatan dia sekian tahun balik lagi membawa perspektif baru ke sana,” katanya.
Pengembangan SDM juga bisa dipelajari melalui praktik langsung di kantor pusat ATR/BPN di Jakarta yang cukup sibuk. “Ke depan barangkali kalau kantor pertanahan di daerah jarang ada kegiatan, mereka bisa juga masuk bantuin asistensi untuk perencanaan tata ruang. Mereka bisa bantu asistensi pemerintah daerah, cari lahan yang potensial, undang investor, kami fasilitasi dan kami dukung secepat-cepatnya jangan ditunda lagi!”
Adapun, sejumlah solusi lain yang ditawarkan antara lain membangun kerja sama dengan swasta dan universitas. Dengan demikian, kantor ATR/BPN di daerah tidak perlu lagi konsultasi ke pusat jika ada urusan seperti pengukuran, tapi bisa melalui lembaga-lembaga ahli.
Selain itu, kerja sama dengan pengembang juga rencananya digencarkan karena, menurut Surya, swasta mempunyai ide kreatif, mempunyai kecakapan dan kemampuan finansial untuk membantu pembangunan. “Prinsipnya negara itu mau memfasilitasi semua ide baik dari swasta juga masuk untuk meningkatkan tata ruang."
Surya juga menyebutkan pentingnya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait untuk penataan ruang di daerah. Misalnya, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, perlu juga ada pengawasan dari publik yang lebih dalam selain melalui teknologi internet seperti lewat laman resmi, tapi juga melalui papan-papan pengumuman.
BISNIS
