TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan memberikan tanggapan serius atas tudingan sejumlah pihak yang meragukan keabsahan data pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2019 yang sebesar 5,02 persen.
Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan Pemerintah Indonesia selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaruh perhatian besar pada tudingan yang juga serius atas validitas data pertumbuhan ekonomi itu.
“Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meminta BPS untuk menangani sangat serius pernyataan dari sebuah lembaga riset ini dengan alasan bahwa kami sebagai pemerintah selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jadi meminta BPS untuk mengundang para ekonom lembaga riset untuk menjelaskan mengenai metodologi riset dan bagaimana data tersebut disampaikan,” kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Kamis 7 November 2019.
Dalam beberapa waktu terakhir, ada pihak-pihak yang meragukan keabsahan penghitungan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS. Lembaga riset asal Amerika Serikat, Capital Economics, misalnya, yang mempertanyakan data tersebut. Menurut lembaga itu, berdasarkan data-data yang mereka himpun seharusnya laju perekonomian Indonesia lebih lambat.
Merespons tudingan tersebut, hari ini pihak BPS bertemu dengan 15 ekonom dan lembaga riset. BPS mengundang mereka untuk menjelaskan mengenai metodologi dan cara untuk mendapatkan data pertumbuhan ekonomi.
“Walaupun sebelumnya BPS sudah menyatakan data pertumbuhan ekonomi yang mereka ambil berdasarkan metodologi, yang mereka pakai itu sudah dalam monitoring lembaga internasional seperti IMF dan lembaga lainnya baik yang ada di Indonesia maupun yang internasional,” kata Fadjroel.
ANTARA
