Jokowi Minta BUMN Bagi-bagi Proyek Infrastruktur ke Swasta

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.  Jokowi juga mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif di sektor layanan jasa keuangan termasuk perbankan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. Jokowi juga mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif di sektor layanan jasa keuangan termasuk perbankan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta BUMN agar memberikan kesempatan kepada swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat menggarap proyek infrastruktur di daerah-daerah.

    “BUMN jangan ambil semuanya, berikan ruang bagi swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur ini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Jokowi mengatakan kerap kali mendapatkan laporan dari kontraktor lokal di provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan peluang menggarap proyek infrastruktur di daerahnya. Oleh karena itu, ia meminta agar peran swasta diperbesar untuk dapat terlibat dalam proyek infrastruktur.

    “Ini selalu banyak sekali kontraktor lokal, provinsi, berkeluh kesah kepada saya ‘Pak kok semuanya diambil BUMN’. Saya sudah perintahkan, enggak sekali dua kali. Saya harap lima tahun ke depan peran swasta bisa diberikan ruang sebesar-besarnya,” katanya.

    Jokowi mengatakan terkait kesiapan pendanaan untuk proyek infrastruktur lanjutan tidak dimungkinkan untuk seluruhnya dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, perlu dikembangkan creative financing berupa KPBU, PPP, PINA, dan lainnya.

    Sementara untuk daerah dengan nilai imbal balik investasi atau Internal Rate of Return (IRR) rendah, Jokowi menegaskan, pemerintah yang akan terjun langsung menangani pembangunannya.

    “Karena biasanya swasta tak mau sentuh. Saya selalu sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta. Kalau swasta tak mau baru silakan BUMN kerjakan terutama yang IRR rendah karena ada suntikan PMN. Kalau BUMN tak mau, baru diberikan pemerintah,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.