Jokowi Ingin Ada 5.000 Km Jalan Tol di 2024, Dari Mana Biayanya?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Danang Parikesit berpidato dalam acara seminar Nasional `Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar` di Thamrin Nine Balorrom, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Danang Parikesit berpidato dalam acara seminar Nasional `Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar` di Thamrin Nine Balorrom, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit menyebut ada 5.200 kilometer jalan tol beroperasi pada akhir 2024, apabila disetujui. Angka tersebut sesuai dengan target Presiden Joko Widodo yang menginginkan 4.500 hingga 5.000 kilometer jalan tol terbangun pada 2024.

     

    Adapun, hingga akhir tahun ini Danang memperkirakan sekitar 2.200 kilometer telah terbangun dan akan beroperasi 2.186 kilometer beroperasi di awal 2020. Dengan demikian, lebih dari 2.500 kilometer jalan tol tambahan harus terbangun hingga akhir 2024. Lantas dari mana pembiayaan untuk pembangunan tersebut?

     

    "Sampai sekarang data tersebut masih bergerak karena inisiatif badan usaha prakarsa banyak, enggak hanya menggandeng lembaga pembiayaan dalam negeri tapi juga internasional mulai banyak," ujar Danang.

     

    Secara umum, pembiayaan membicarakan dua sisi, yaitu modal sendiri dan pinjaman. Untuk modal, Danang berharap badan usaha bisa bekerja sama dengan pasar modal. Artinya, badan usaha mesti menerbitkan instrumen-instrumen investasi yang bisa dijual ritel, baik dalam bentuk saham, obligasi, hingga reksadana yang berbasis permodalan.

     

    Adapun dalam hal pinjaman, Danang mendorong beberapa cara. Pertama, yaitu dengan meminta lembaga pembiayaan bank-bank non-BUMN, non-Himbara, dan Bank Pembangunan Daerah untuk bisa memperluas membiayai proyek-proyek jalan tol. Selain itu, pinjaman juga bisa berasal dari lembaga keuangan non-bank.

     

    "Ketiga, rantai pasok. Semua gotong royong main kontraktor, sub-kontraktor, hingga supplier bekerja sama saling membiayai, jadi bisa ditanggung bersama-sama alias supply chain financing," tutur Danang.

     

    Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kennedy SImanjuntak mengatakan langkah Presiden Joko Widodo yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan sudah sesuai dengan data yang dimiliki Bappenas. Kennedy mengatakan infrastruktur Indonesia masih jauh dari level dunia.

     

    "Infrastruktur kita masih jauh dari level dunia, kalau kita lihat, stok infrastruktur kita baru 43 persen dari Produk Domestik Bruto," ujar Kennedy dalam diskusi di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. Ia mengatakan di level dunia, stok infrastruktur berada di kisaran 70 persen dari Produk Domestik Bruto.

     

    Ia mengatakan dalam lima tahun terakhir pemerintah telah menggenjot masuknya investasi sekitar tiga kali lipat untuk untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut. Kendati angka dunia memang belum tercapai. "Karena itu arahan presiden sangat penting dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan," kata Kennedy.

     

    Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Kennedy mengatakan infrastruktur akan difokuskan kepada pelayanan dasar, perekonomian, dan perkotaan. Kendati demikian, ada perbedaan fokus pengembangan infrastruktur antara lima tahun ke depan dan sebelumnya, yaitu konektivitas untuk menunjang ekonomi.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.