TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menantang perbankan untuk membuka kantor cabang di wilayah yang belum banyak tersentuh jasa keuangan seperti di Wamena, Papua. Menurut dia, langkah ini bisa menjadi bagian penting guna mendorong inklusi dan literasi keuangan.
"Jangan hanya berkantor di Jakarta saja. Buka cabang di Wamena. Jangan enggan turun ke bawah, sekali lagi berikan hati kita kepada yang kecil-kecil, kepada yang mikro," kata dia dalam acara Indonesia Banking Expo 2019, Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu 6 November 2019.
Langkah ini, kata dia, perlu dilakukan supaya perbankan tak hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang itu-itu saja. Selain itu, langkah tersebut bisa membuat perbankan tidak hanya terbatas untuk memberikan kredit pada usaha skala besar saja, tetapi juga sektor menengah dan kecil.
Menurut dia, pengusaha di sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) saat ini jumlahnya sangat jumbo. Dia mengatakan, pengusaha yang berada pada level ini mencapai 60 juta lebih. Namun, selama ini yang banyak memberikan kredit pada unit usaha level ini hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Presiden berharap, perbankan juga mulai memperhatikan sektor ekonomi kecil dan menengah. Apalagi Indonesia memiliki 514 kabupaten kota. Jumlah yang banyak ini tentu memiliki potensi yang besar jika berhasil dikembangkan.
"Pak Dirut, pak Direksi, datangi. Bapak ibu akan rasakan, oh ini Indonesia tidak hanya Sudirman-Thamrin. Memerlukan sentuhan bapak ibu sekalian," kata dia.
Apalagi, lanjut Jokowi, di tengah melambatnya ekonomi dunia, perbankan harus mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Dia meminta perbankan memberikan prioritas kredit ke sektor usaha itu, supaya jarak kesenjangan bisa ditekan, sekaligus mempu mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif di sektor layanan jasa keuangan termasuk perbankan. Kebijakan bisa diberikan asal, pelaku jasa keuangan, termasuk bank mau memprioritaskan program pemerintah tersebut.
DIAS PRASONGKO
