TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan mencatat realisasi impor garam sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai 2,2 juta ton. Angka realisasi ini lebih rendah dari total yang ditargetkan sepanjang tahun 2019, yakni sebesar 2,7 juta ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, pemerintah tak ingin memaksa pihak industri untuk mencapai target impor. "Nanti tergantung industri mau direalisasikan semua atau tidak," kata Wisnu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019.
Indrasari tak memahami mengapa angka realisasi impor di bawah target. Padahal Kementerian telah menerbitkan izin impor lewat Surat Persetujuan Impor (SI), sesuai dengan porsi atau jumlah dari masing-masing perusahaan yang diperbolehkan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengatakan akan melakukan perhitungan ulang kebutuhan dan produksi garam di dalam negeri. Perhitungan ulang ini dilakukan untuk memperbaiki tata niaga garam yang selama ini seringkali dipermasalahkan.
Karena itu, lanjut Edhy, hari ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengelar rapat koordinasi terkait garam. Selain membahas perbaikan data kebutuhan dan produksi, pemerintah juga ingin menjaga harga garam di level petani/petambak bisa tetap stabil.
"Sekarang kami lihat harga garam di masyarakat sedang jatuh. Tadi pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan supaya penyerapan garam segera di lakukan," kata Edhy di lokasi yang sama.
Menurut Edhy, rapat ini merupakan langkah awal pemerintahan untuk menghitung mengenai kebutuhan dan produksi garam nasional. Dia berharap tahun depan, kebutuhan dan produksi garam bisa diketahui dengan lebih jelas.
