4 Fokus Kerja Menkes Terawan, dari Harga Obat hingga Defisit BPJS

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bersama Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih (kanan) saat pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. Kunjungan ini dalam rangka bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait program kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bersama Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih (kanan) saat pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. Kunjungan ini dalam rangka bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait program kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan empat fokus kerjanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Selasa, 5 November 2019. Fokus kerja itu sesuai dengan tugas dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "Visi dan misi presiden yang diberikan kepada kami ada empat hal penting. Pertama adalah penanganan stunting," ujar Terawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari ini.

    Menurut data Kementerian Kesehatan, persentase stunting pada 2019 tercatat sebesar 27,67 persen. Angka ini turun 3,1 persen ketimbang 2018 yang mencapai 30,8 persen. Pada tahun mendatang, Kemenkes menargetkan stunting di Indonesia turun hingga di bawah 20 persen atau sesuai standar World Health Organization alias WHO.

    Fokus Terawan selanjutnya adalah mengoptimalkan jaminan kesehatan nasional atau JKN, dan membantu masalah defisit yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Menurut hitungan pemerintah, defisit yang menjadi beban BPJS Kesehatan hingga akhir 2019 nanti diprediksi menyentuh Rp 32 triliun. "Ketiga adalah tingginya harga obat," tutur dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.