TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha ritel mengomentari soal pengelolaan jasa parkir di gerai minimarket di Bekasi yang dikuasai preman. Pada Senin, 4 November 2019, beredar video tentang ormas di Bekasi yang meminta pengelola minimarket menyerahkan jasa parkir kepada mereka.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo)Tutum Rahanta mengaku prihatin dengan kejadian yang terjadi pada 23 Oktober di Jalan Narogong, Bantargebang, Kota Bekasi tersebut. Dia pun menyayangkan kejadian itu disaksikan dan difasilitasi pula oleh aparat dan pejabat setempat.
Tutum menilai kejadian itu bermula dari ketidakpastian pembuatan aturan mengenai jasa perparkiran di kawasan tersebut. Dia pun mempertanyakan kepatutan pengelolaan lahan parkir diberikan kepada ormas, mengingat para pengusaha minimarket dan ritel modern belum diajak diskusi mengenai hal tersebut.
“Saya yakin kejadian ini tidak terjadi pada sektor ritel modern saja, tetapi pelaku usaha lain. Jujur kami rindu dengan kehadiran pemerintah yang melindungi. Apalagi kejadian itu terjadi di depan aparat kita,” katanya Senin, 4 November 2019.
Dia mengakui kejadian itu akan memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia, terutama di sektor ritel modern. Terlebih, belum lama ini sektor tersebut sempat terpapar isu negatif berupa penutupan sejumlah gerai oleh beberapa perusahaan.
Menurutnya, para pengusaha asing berpotensi menunda atau menarik investasinya di dalam negeri di sektor tersebut, lantaran berkaitan dengan keamanan dan keberlangusungan bisnis. Namun, beban lebih berat dialami oleh para pengusaha dalam negeri yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.
Dia pun khawatir kejadian di Kota Bekasi tersebut menular ke daerah lain. Terlebih, ketentuan pajak atau retribusi perparkiran diatur oleh pemerintah masing-masing daerah, bukan pemerintah pusat.
“Kami tidak akan mempermasalahkan bagaimana pengaturan perparkiran apakah diwajibkan ada pungutan atau tidak. Asal peraturan itu jelas dan dikelola dengan baik. Untuk itu kami harap pemerintah hadir di sini dan menegaskan posisinya,” katanya.
Dalam sebuah unggahan di akun Facebooknya, mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gontha menampilkan sebuah video yang merekam aksi demonstrasi sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Kota Bekasi.
Rekaman video yang diunggahnya pada Minggu, 3 November 2019 malam tersebut menayangkan bagaimana sejumlah ormas menuntut agar beberapa pengelola gerai ritel modern segmen toko kelontong (minimarket) di Kota Bekasi bekerja sama dalam menyediakan jasa perparkiran.
Masih dalam video tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Aan Suhanda yang mewakili Pemkot Bekasi pun meminta para pengusaha ritel modern bekerja sama dengan ormas untuk mengelola perparkiran.
Hal itu didasarkannya pada Undang-Undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10/2019 tentang Pajak Daerah. Dia pun menyerahkan kepada para pengusaha minimarket mengenai pengelolaan jasa perparkiran tersebut.
Peter pun melengkapi unggahannya tersebut dengan keterangan bahwa video tersebut diambil 2 pekan sebelumnya. Dia mengatakan video tersebut membuat sejumlah investor menelepon duta besar RI untuk memastikan kejadian itu. Dia juga menganalogikan Bekasi akan seperti Meksiko dan Brasil yang dikuasai oleh preman.
Berdasarkan penelusuran, dalam dua beleid yang disebutkan oleh Aan tersebut, tidak tercantum adanya ketentuan yang mewajibkan pelibatan ormas dalam penyelenggaraan jasa perparkiran.
Bahkan, dalam pasal 45 Perda Kota Bekasi No.10/2019, hanya disebutkan bahwa penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir, termasuk jasa vallet atau sebutan lainnya.
Dihubungi terpisah, Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Solihin tidak memberikan komentar terkait dengan kejadian tersebut. Dia hanya mengirimkan potongan video klarifikasi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan salah satu perwakilan ormas Gibas yang dilakukan pada Senin, 4 November 2019.
