Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Bali Mencapai Rp 771,72 Miliar

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di daerah harus menyiapkan anggaran lebih dari Rp771,72 miliar untuk membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tahun depan. Besaran tersebut merupakan premi yang harus dibayar untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya menyatakan dana itu hasil perhitungan Universal health Coverage (UHC) 95 persen penduduk Bali dengan PBI daerah jumlahnya mencapai 1,53 juta orang. "Dengan adanya kenaikan premi per bulan dari Rp23.000 menjadi sebesar Rp42.000 untuk tiap peserta, maka diperlukan anggaran mencapai Rp771.727.446.000," katanya di Denpasar seperti dikutip Antara, Senin 4 November 2019. 

Suarjaya menyatakan, prediksi kebutuhan anggaran bantuan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp771 miliar lebih itu mengacu pada data hingga Oktober 2019. Dinas Kesehatan Bali saat ini sudah menggelar rapat dengan jajaran pemerintah kabupaten/kota yang terkait seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPKAD, agar dilakukan verifikasi dan validasi lebih akurat, serta sanding data supaya data PBI tepat sasaran.

Di samping itu, Suarjaya juga mendorong para pemberi kerja supaya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dan peserta mandiri tetap rutin membayar iuran.

Dia memaparkan pembayaran premi BPJS Kesehatan untuk PBI pada 2020 itu terdiri atas  Rp297,33 miliar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali dan sisanya sebesar Rp474,39 miliar merupakan dana "sharing" dari sembilan pemerintah kabupaten/kota. Yang jelas, tambah Suarjaya, dengan kenaikan premi bagi kelompok PBI dari sebelumnya Rp23.000 tiap peserta menjadi Rp42.000 mulai tahun 2020, menyedot anggaran daerah yang cukup signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, total anggaran yang diperlukan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota pada 2019 sebesar Rp450 miliar. Artinya ada kenaikan sebesar Rp 321,2 miliar untuk tahun 2020.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan memang perlu dilakukan harmonisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan bersama pihak-pihak terkait dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, ada kontradiksi antara angka kemiskinan di Bali dengan peserta PBI yang menjadi tanggungan APBN dan APBD.

Dengan angka kemiskinan di Bali sekitar 3,9 persen dari total populasi 4,2 juta jiwa itu, ujarnya, yang seharusnya berhak menerima bantuan premi BPJS Kesehatan dari pemerintah tidak mencapai 200.000 jiwa. "Tetapi kenyataannya yang ditanggung APBD jauh lebih besar," ucap Koster. 

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

1 hari lalu

4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

Terdapat jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Pekerja Penerima Upah. Berikut perbedaannya.


268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

1 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN.


Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Suasana Rumah Sakit Unpad. Foto : Unpad
Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

Tenaga kesehatan Rumah Sakit Unpad berasal dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Farmasi, dan Psikologi di Unpad.


7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

4 hari lalu

Pemeriksaan katarak. Dok. KMN EyeCare
7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut ini daftar penyakit mata yang ditanggung BPJS Kesehatan termasuk pemberian kacamata dengan skema subsidi.


Libur Lebaran, Ini Cara Wisatawan Luar Yogyakarta Dapat Akses Layanan Kesehatan Secara Gratis

8 hari lalu

Wisatawan masih memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta di hari terakhir libur cuti bersama Lebaran pada Minggu, 9 Juni 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Libur Lebaran, Ini Cara Wisatawan Luar Yogyakarta Dapat Akses Layanan Kesehatan Secara Gratis

BPJS Kesehatan Yogyakarta menyatakan wisatawan yang libur lebaran di Yogyakarta tetap dapat akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional


Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

10 hari lalu

Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

Berbagai program terus disiapkan agar Kabupaten Sukabumi dapat mempertahankan UHC.


Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

11 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

Sebagai pengguna BPJS Kesehatan, Anda perlu tahu apa itu HFIS BPJS Kesehatan. Hal ini memudahkan dalam mendapatkan informasi faskes.


Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

22 hari lalu

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan? Foto: Canva
Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan?


Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

23 hari lalu

Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

BPJS Kesehatan melakukan pertukaran data dengan beberapa pemerintah/lembaga.