Target Produksi 8,4 Juta Ton Perikanan Tangkap Dianggap Berat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja saat memberikan lem perekat pada bagian badan kapal tua di Bengkel Kapal Muara Angke, Jakarta Utara, Ahad, 8 September 2019. Bengkel kapal tersebut menjadi mata pencaharian tambahan bagi warga pesisir khususnya muara angke, mereka dibayar Rp.150 ribu - Rp. 250 ribu perhari, dan butuh waktu minimal tujuh bulan untuk memperbaiki kapal barang yang memiliki berat rata-rata sekitar 350 ton tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Pekerja saat memberikan lem perekat pada bagian badan kapal tua di Bengkel Kapal Muara Angke, Jakarta Utara, Ahad, 8 September 2019. Bengkel kapal tersebut menjadi mata pencaharian tambahan bagi warga pesisir khususnya muara angke, mereka dibayar Rp.150 ribu - Rp. 250 ribu perhari, dan butuh waktu minimal tujuh bulan untuk memperbaiki kapal barang yang memiliki berat rata-rata sekitar 350 ton tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Hendra Sugandhi pesimis target perikanan tangkap 8,4 juta ton pada 2019 akan tercapai. Sebab pada tahun lalu saja, produksi hanya bisa mencapai 7,2 juta ton. 

    “Sulit tercapai,” ujar Hendra kepada Bisnis, Minggu, 3 November 2019. Ia pesimis jika melihat dari jumlah kapasitas armada kapal nasional.

    Menurut data Astuin, pemanfaatan sumber daya potensial perikanan tangkap Indonesia di setiap zona hanya 3,81 persen. Hal ini karena dari 362 kapal penangkap ikan laut lepas di atas 30 GT hingga Juli 2018, yang aktif hanya 188 unit, sementara 174 lainnya dikandangkan.

    Sementara itu, hingga kini ada 4.890 dari 7.987 unit kapal di atas 30GT yang memegang izin. Sebanyak 3.097 unit tidak aktif. 

    Untuk mengatasi masalah produksi perikanan tangkap, Hendra lantas mengusulkan agar 3.097 kapal tersebut di-reaktivasi. Selain bisa meningkatkan produksi, pengaktifan kapal tersebut membuka peluang tenaga kerja baru. Sebab rata-rata satu kapal bisa mempekerjakan 20 ABK. 

    “Maka agar segera dapat menciptakan multiplier effect lapangan kerja 61.940 orang dikali 4 orang per keluarga 247.760 orang. Bahan baku industri bertambah, juga akan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan devisa negara untuk menutup defisit transaksi berjalan,” tuturnya.

    Hendra menambahkan pekerjaan rumah terbesar bagi KKP dan pelaku usaha saat ini adalah mempersempit kesenjangan antara potensi sumber daya ikan, produksi, dan ekspor.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.