TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Angkutan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani menanggapi tentang kabar bahwa ojek online atau ojol yang akan menjadi salah satu mode transportasi umum. Menurutnya, hal tersebut masih terganjal Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jadi harus dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena mereka yang bisa menentukan terkait keputusan itu.
"Saya kira nanti, kalau itu dibahas kan dibahasnya di DPR. Artinya kalau Pemerintah sudah disahkan, kami (Kemenhub) tinggal menjalankan, saya yakin nanti seperti apa simulasinya. Tapi pembahasannya yang kita tunggu, itu penting," kata dia di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.
Menurut Yani, sepeda motor adalah salah satu penyumbang angka kecelakaan hingga mencapai 70 persen lebih di jalan raya. Jika wacana tersebut direalisasikan nantinya, maka harus dibangun kesadaran yang tinggi soal mengemudi yang baik dan keselamatan di jalan raya.
"Oleh karena itu harus lebih hati-hati dan melakukan awareness yang tinggi ketika kita melakukan ojek sebagai angkutan umum," ucapnya.
Yani mengungkapkan, bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk program legislatif nasional (Prolegnas) di DPR untuk direvisi. Ia menuturkan, belum ada pembahasan di DPR maupun di Kemenhub terkait realisasi wacana ojek online jadi angkutan umum.
"Angkutan umum itu belum banyak kita bahas, baru hanya dalam pembicaraan perlu kah? apakah mungkin? apakah bisa? dan dampaknya seperti apa?," tutur Yani.
Menurutnya, jika ojek online nantinya dijadikan salah satu mode transportasi maka harus aspek-aspek tambahan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menaungi para mitra pengemudi.
"Pasti ada tambahan yang harus dilakukan, seperti sistem merekrut, cara mengemudi, apakah pengemudinya punya kompetensi sudah siap, dan sebagainya," katanya.
