Pegawai Dinkes Gorontalo Galang Donasi untuk BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Gorontalo - Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengumpulkan donasi untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Pencanangan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55. Mereka berharap, donasi tersebut dapat menjadi gerakan moral untuk mengatasi defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan.

    “Sebagai bentuk kepedulian untuk BPJS yang tengah mengalami kesulitan, kami melaksanakan penggalangan donasi peduli Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jangan dilihat dari jumlah uangnya, tetapi ini semata merupakan gerakan moral,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole di Gorontalo, Jumat 1 November 2019.

    Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengapresiasi gerakan moral yang dilakukan oleh seluruh jajaran Dinkes Provinsi Gorontalo, yang menyisihkan pendapatannya untuk membantu BPJS Kesehatan. Ia berharap, gerakan moral tersebut dapat membantu kelangsungan program JKN oleh BPJS Kesehatan.

    “Terima kasih kepada seluruh aparatur Dikes Provinsi Gorontalo yang telah menggalang donasi peduli JKN. Gerakan moral ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita," kata Idris.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memang mempelopori gerakan moral donasi untuk BPJS Kesehatan ini. Ia juga mengajak BPJS untuk menggalang donatur. Mekanisme agar para donatur dapat urun serta melakukan tambahan pembiayaan bagi layanan kesehatan publik ini tengah disiapkan.

    "Kita ubah konsep termasuk dengan menggandeng para filantropis, tidak semua harus dibiayai BPJS Kesehatan," kata Terawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?