TEMPO.CO, Jakarta - Direksi dan manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta membuat program terobosan sehingga program layanan kesehatan nasional ini tidak kembali terjebak pada masa mendatang.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuturkan seluruh elemen yang terlibat dalam layanan kesehatan publik ini harus mencari akar permasalahan agar persoalan defisit BPJS Kesehatan tidak kembali terulang. Pasalnya untuk saat ini pemerintah telah mengambil langkah menaikan iuran hingga 100 persen sebagai solusi keuangan bagi badan.
"Setelah ini tidak boleh terjadi defisit lagi, kita antisipasi, kita koordinasi cari akar permasalahan, berjuang [agar tidak kembali defisit]," Terawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
Terawan menyebutkan saat ini langkah yang disiapkan adalah pelayanan kesehatan yang optimum bagi peserta. Selain itu tengah disiapkan mekanisme agar para donatur dapat urun serta melakukan tambahan pembiayaan bagi layanan kesehatan publik ini.
"Kita ubah konsep termasuk dengan menggandeng para filantropis, tidak semua harus dibiayai BPJS Kesehatan," katanya.
Meski menyebutkan akan mengubah konsep, Terawan menjanjikan pemerintah tidak mengubah manfaat pelayanan. Masyarakat dipastikan akan memperoleh tindakan yang lebih optimal dari rumah sakit.
"Kita tidak akan memikirkan pengurangan manfaat. Bukan naik atau turun (manfaat), tapi mengoptimalkan. Yang penting masyarakat terpuaskan dan sehat," katanya.
Lebih lanjut Menteri Kesehatan dari Kabinet Indonesia Maju itu menambahkan pemerintah terus berjuang secara luar biasa agar akses kesehatan terbuka bagi semua orang. Saat ini masyarakat miskin yang ada di Indonesia telah menerima bantuan iuran.
Sementara itu, bagi masyarakat yang merasa iuran baru BPJS Kesehatan akan memberatkan keluarganya, maka pemerintah membuka peluang untuk turun kelas termasuk memasukan ke dalam penerima bantuan iuran (PBI).
"Kalau merasa tidak mampu silahkan masuk ke PBI. Saat ini sudah 96 juta (yang dibantu melalui mekanisme PBI), itu banyak," kata Terawan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan merupakan amanat undang-undang. Pemerintah telah memberikan perlindungan bagi orang miskin sebagai jaminan negara atas akses kesehatan yang layak bagi semua orang. Kenaikan iuran bagi semua kelas bertujuan agar terjadi gotong royong berbuat kebaikan.
"Kalau orang yang tidak miskin iuran BPJS Kesehatan itu kan untuk dirinya sendiri. Andaikata dirinya tidak memerlukan, sehat terus, [maka iuran yang dibayarkan bisa] bisa untuk menolong orang lain. Artinya BPJS (Kesehatan) itu bentuk layanan sosial baik dari pemerintah maupun masyakat dalam rangka tolong menolong dan saling membantu. Bahasa agamanya ta’awun," katanya.
Ta’awun merupakan mitologi ajaran agama Islam. Konsep ini mengajarkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Ma'ruf menyebutkan dengan mengedepankan konsep ini maka masyarakat harus berada dalam posisi saling menolong sesama manusia.
"Oleh karena itu anggap saja (iuran kepada) BPJS (Kesehatan) itu perpaduan bantuan pemerintah untuk menanggulangi (layanan kesehatan) mereka yang miskin dan tolong menolong sesama warga bangsa yang punya kelebihan," kata Ma'ruf.
