Usut Monopoli Tol Laut, Kemenhub Rapat dengan KPPU Hari Ini

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Tempo.Co, Jakarta - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan pemerintah bakal menggelar rapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Sabtu, 2 November 2019. Rapat ini membahas adanya dugaan monopoli pengiriman barang via tol laut oleh perusahaan swasta.  "Besok kami akan rapat dengan KPPU di Surabaya," ujar Wisnu di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2019.

    Wisnu mengatakan kementeriannya telah mengantongi nama perusahaan yang diduga melakukan penyelewengan. Namun, ia enggan menggamblangkan nama entitas itu.

    Adapun Wisnu menyebut pihaknya mengendus monopoli trayek tol laut terjadi di empat trayek. Keempatnya adalah trayek Tanjung Perak - Namlea, Tanjung Perak - Dobo, Tanjung Perak - Saumlaki, dan Tanjung Perak - Wasior.

    Komisioner sekaligus juru bicara KPPU, Guntur Saragih, belum memastikan pihaknya akan menggelar investigasi terhadap adanya dugaan monopoli trayek tol laut. Ia memastikan bakal memberikan keterangan lengkap setelah menggelar ralat komisioner pada Senin, 4 November 2019. "Senin saya sampaikan hasil rapatnya," kata Guntur dalam pesan pendek kepada Tempo.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu mengakui telah menerima sejumlah laporan terkait adanya dugaan monopoli tol laut. Laporan itu disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

    "Terutama di Maluku, jadi memang kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penguasaan barang yang secara berlebihan," ujar Budi Karya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Akibat monopoli tol laut, Budi Karya mengatakan beberapa bupati mengeluhkan tarif pengiriman barang yang melonjak. Karenanya, kata dia, daerah tidak lagi merasakan harga normal pengapalan barang seperti saat pertama kali program ini diluncurkan.
    Program yang digadang-gadang dapat mengurangi disparitas harga itu pun berangsur tidak efektif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.