2020, Kemenhub Kucurkan Subsidi untuk Tol Laut Rp 436 Miliar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tol laut, Menjaga asa dan harapan rakyat di timur Indonesia.

    Tol laut, Menjaga asa dan harapan rakyat di timur Indonesia.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan menggelontorkan subsidi tol laut sebesar Rp 436 miliar pada 2020. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan anggaran subsidi tol laut meningkat sekitar Rp 136 milar ketimbang tahun ini.

    "Anggaran tol laut tahun ini Rp 300 miliar. Awalnya Rp 222 miliar, tapi karena kita gunakan efisiensi dari berbagai sumber, jadi meningkat Rp 300 miliar," tuturnya di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2019.

    Kementerian Perhubungan meningkatkan nilai subsidinya pada tahun depan lantaran bakal ada penambahan trayek tol laut. Wisnu berujar, pada 2020, pemerintah bakal memperluas rute tol laut menjadi 26 trayek.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, rute tol laut hingga akhir 2019 tercatat sebanyak 20 trayek. Sebanyak tujuh trayek dioperasikan oleh perusahaan pelat merah, yaitu lima trayek oleh PT Pelni Persero dan dua lainnya oleh PT ASDP Indonesia Fery. Sedangkan sisanya dilelang untuk swasta.

    Untuk realisasi rute 2020, Wisnu mengatakan sebagian trayek akan dilelang kembali kepada swasta dan sisanya bakal dioperasikan oleh ASDP dan Pelni. Namun, ia belum merinci berapa jumlah trayek yang akan dibuka untuk lelang.

    Wisnu mengatakan salah satu rute anyar yang akan dibuka pada 2020 nanti ialah trayek Cilacap-Prigi. "Pembukaan rute ini untuk menghidupkan pelabuhan-pelabuhan di Jawa bagian selatan," tuturnya.

    Kementerian Perhubungan akan mulai membuka lelang trayek pada pertengahan November nanti. Saat ini, telah ada beberapa perusahaan swasta yang berniat mengikuti lelang.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.