TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perhubungan menyatakan pesawat Boeing 737 Max 8 boleh digunakan lagi bila memenuhi sejumlah syarat. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti mengatakan terdapat empat poin persyaratan agar pesawat bisa mengudara lagi.
Pesawat dilarang terbang (grounded) sejak Maret 2019, karena terdapat masalah pada sistem kontrol pesawat dalam maneuvering characteristics augmentation system (MCAS). Pemenuhan persyaratan tersebut diyakini bisa membangun kepercayaan bagi penggunanya.
"Mengenai return to service (terbang lagi), kami akan mencermati beberapa hal. Saya juga belum tahu kapan akan selesai," katanya, Jumat, 1 November 2019.
Pertama, perintah kelaikudaraan (airworthiness directive/AD) yang diterbitkan oleh Federal Aviation Administration (FAA) sebagai otoritas penerbangan sipil dari negara tempat pesawat itu didesain (state of design) yang memandatkan tindakan perbaikan apa saja yang harus dilakukan terhadap Boeing 737 MAX 8 sebelum dapat dioperasikan kembali.
Kedua, hasil laporan akhir Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap kecelakaan JT 610 milik Lion Air. Ketiga, penyelesaian proses sertifikasi terhadap perbaikan MCAS pada Boeing 737 MAX 8 yang dilakukan oleh sejumlah otoritas penerbangan sipil yaitu Transport Canada, European Union Aviation Safety Agency (EASA), dan Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) Brazil.
Keempat, melakukan kerja sama kawasan yang digalang antar otoritas penerbangan sipil di Asia Tenggara untuk harmonisasi proses return to service Boeing 737 MAX 8.
Saat ini, Polana menuturkan proses perbaikan MCAS masih dilakukan oleh Boeing yang selanjutnya akan disertifikasi oleh FAA sebelum perintah kelaikudaraan diterbitkan. Update informasi terakhir yang diberikan oleh FAA terkait proses sertifikasi MCAS adalah pada akhir September 2019. "Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan, terus terang kami juga belum bisa memberi jawaban," ujarnya.
