Buwas Sebut Sisa Beras Impor Bulong Masih 900 Ribu Ton

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas mengatakan, dari 1,8 juta ton beras yang diimpor perseroan tahun lalu, saat ini masih tersisa 900 ribu ton. Dengan tambahan sisa beras impor tersebut, maka saat ini stok cadangan beras pemerintah  (CBP) yang ada di gudang Bulog sebanyak 2,3 juta ton.

    "Kita kan ada kurang dan ada nambah, tapi hari ini jumlahnya sekitar dua juta tiga ratusan sekian ribu lah," kata Budi Waseso di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2019.

    Buwas menambahkan, jumlah stok  beras komersial tercatat sebanyak 170 ribu ton beras. Adapun stok CBP sebanyak 2,3 juta ton beras hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Menurut Buwas, Perum Bulog tidak memiliki kewenangan dalam hal ekspor beras, meski kerap dilibatkan dalam penyediaan stok untuk ekspor. "Kalau ekspor bukan tanggung jawab saya, tapi Mendag dan Menperin. Saya enggak boleh ambil langkah itu. Saya hanya membantu kalau ada peluang ekspor ya ekspor, tapi bukan kita yang melaksanakan. Impor pun saya engga bisa langsung kecuali ada penugasan," kata Budi.

    Buwas mengaku, data mengenai ketersediaan stok beras untuk keperluan ekspor itu, sepenuhnya merupakan wewenang pihak Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. "Nah, saya sebenarnya tidak boleh mengambil langkah itu. Karena kalau saya kan (urusan ketersediaan stok beras) untuk di dalam negeri saja," kata Buwas.

    Buwas mengungkapkan, sempat terbersit keinginan untuk bisa mengirim stok beras Bulog ke luar negeri. Namun, kewenangannya terbatas atas keputusan tersebut.

    "Hanya saya kan biasanya ingin membantu. Kalau ada peluang ekspor, ya ekspor. Tapi kan bukan kita yang melaksanakan. Impor pun saya kan tidak bisa langsung, kecuali ada penugasan," ujar Buwas.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.