Ridwan Kamil Minta Industri Bangun Hunian di Sebelah Pabrik

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan Keynote Speech pada Indonesia Business Forum 2019 di Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan Keynote Speech pada Indonesia Business Forum 2019 di Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar setiap perusahaan yang membangun pabrik di wilayahnya memberikan fasilitas hunian yang layak bagi seluruh pekerjanya. Hunian yang dimaksud adalah rumah susun atau apartemen yang dibangun di dekat pabrik atau berada di tengah-tengah kawasan industri.

    Menurut Ridwan Kamil, usulan tersebut merupakan keinginan dari pekerja, yang selama ini kesulitan untuk mengakses hunian layak dan tidak jauh dari lokasi mereka bekerja.

    “Mulai tahun depan pabrik-pabrik di Jawa Barat akan diwajibkan menyediakan lahan untuk dibangun perumahan yang vertikal ya di sebelah pabrik. Sehingga apa yang terjadi, tidak ada biaya transportasi [yang dikeluarkan] dalam komponen pengeluarannya,” kata Ridwan Kamil, Kamis 31 Oktober 2019.

    Emil menjelaskan kewajiban pemberian fasilitas hunian tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan yang membangun pabrik di seluruh daerah di Jabar. Namun, menurutnya kewajiban tersebut untuk tahap awal hanya akan diberlakukan kepada industri baru. “Berlaku semua, termasuk perusahaan existing, tetapi prioritas itu ya tetap pabrik-pabrik baru [yang akan dibangun] di Jabar. Akan kami paksa bangun itu,” kata Ridwan Kamil.

    Emil menambahkan usulan yang dia kemukakan itu masih didiskusikan dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, dirinya masih belum bisa menjelaskan secara detail bagaimana konsep dari hunian yang nantinya akan berdiri berdampingan dengan pabrik itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.