Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipengaruhi Harga Ayam, Inflasi Oktober Mencapai 0,02 Persen

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina saat berbincang dengan Joni salah satu pedagang ayam dalam kegiatan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 29 Mei 2019. Tempo/Dias Prasongko
Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina saat berbincang dengan Joni salah satu pedagang ayam dalam kegiatan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 29 Mei 2019. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa sepanjang Oktober 2019 telah terjadi inflasi sebesar 0,02 persen month-to-month (mtm). Kondisi ini berbalik dari kondisi bulan sebelumnya, September 2019, yang mencatatkan deflasi sebesar 0,27 persen. 

Meski mengalami kenaikan, kata Suhariyanto, inflasi Oktober 2019 ini masih lebih rendah dari Oktober 2018 yang sebesar 0,28 persen. “Secara umum mengalami kenaikan, tapi tipis,” kata kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2019.

Sementara itu secara year-to-date (ytd), inflasi dari Januari hingga Oktober 2019 ini tercatat sebesar 2,22 persen. Adapun secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 3,13 persen year-on-year (yoy). “Jadi Inflasi masih terkendal, tinggal dua bulan lagi, saya yakin target inflasi akan tercapai,” kata Suhariyanto.

Suhariyanto mengatakan, dua komoditas yang menjadi penyumbang terbesar laju inflasi Oktober adalah kenaikan harga ayam ras dan bawang merah. Masing-masing komoditas ini menyumbang inflasi sebesar 0,05 persen dan 0,02 persen. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, secara umum, bahan makanan justru mengalami deflasi 0,41 persen pada Oktober lalu. “Ini karena banyak komoditas yang turun, maka bahan makanan mengalami deflasi,” Suhariyanto menjelaskan.

Selain harga ayam ras dan bawang merah, komoditas lain yang menyumbang inflasi adalah harga lauk-pauk hingga rokok. Suhariyanto mengatakan, rokok filter dan rokok putih menyumbang inflasi masing-masing 0,1 persen. Sehingga secara umum, komoditas yang masuk dalam kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau ini mengalami inflasi total sebesar 0,45 persen.

Suhariyanto memperkirakan, inflasi pada November nanti belum akan berubah banyak dari Oktober 2019. Akan tetapi, Suhariyanto mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan inflasi pada Desember 2019. “Karena biasanya ada permintaan angkutan udara karena liburan,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendag Zulkifli Hasan Gandeng Kepolisian untuk Jaga Stabilitas Bahan Pokok Momen Lebaran 2024

3 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Mendag Zulkifli Hasan Gandeng Kepolisian untuk Jaga Stabilitas Bahan Pokok Momen Lebaran 2024

Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan menggandeng Kepolisian untuk menjaga stabilitas bahan pokok selama Lebaran 2024.


Rupiah Merosot ke Level Rp15.803 per Dolar AS, Analis: Ada Potensi Penguatan

3 hari lalu

Ilustrasi rupiah. Pexels/Ahsanjaya
Rupiah Merosot ke Level Rp15.803 per Dolar AS, Analis: Ada Potensi Penguatan

Nilai tukar rupiah diprediksi karena The Fed belum akan menurunkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat.


Sri Mulyani Sebut Inflasi Stabil, Namun Waspada dengan Harga Pangan

4 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Sebut Inflasi Stabil, Namun Waspada dengan Harga Pangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai inflasi Indonesia masih rendah. Inflasi Februari 2024 tercatat sebesar 2,75 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan sepanjang tahun atau year to date (ytd) sebesar 0,41 persen.


Spesialis Jantung: Hasil Pemeriksaan Medis Baik Tak Jamin Perokok Sehat

5 hari lalu

Seorang remaja melakukan tes kandungan karbondioksida dalam paru-paru saat konsultasi gratis dengan para ahli di tenda Kekasih (Kendaraan Konseling Silih Asih) Dinas Kesehatan Kota Bandung, 6 Mei 2018. Layanan ini memberikan konseling untuk berhenti merokok. TEMPO/Prima Mulia
Spesialis Jantung: Hasil Pemeriksaan Medis Baik Tak Jamin Perokok Sehat

Hasil pemeriksaan medis yang baik tak menjamin perokok sehat. Untuk memastikan kesehatan perokok satu-satunya jalan adalah total berhenti merokok.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

7 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

8 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Ekonom Kritik Pasar Murah Pemerintah, Hanya Parasetamol Inflasi Pangan

8 hari lalu

Warga membeli minyak goreng yang dijual dalam operasi Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman) di Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 7 Maret 2024. Pemkot Semarang bersama Bulog setempat menggelar program operasi pasar murah Pak Rahman secara rutin di sejumlah titik sebagai upaya pengendalian harga pangan terutama beras jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Ekonom Kritik Pasar Murah Pemerintah, Hanya Parasetamol Inflasi Pangan

Pasar murah dianggap hanya solusi sementara. Peran pemerintah pusat dan daerah yang lebih substansial dilewatkan.


BI Lihat Ada Peluang Suku Bunga Turun di Semester II 2024

8 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
BI Lihat Ada Peluang Suku Bunga Turun di Semester II 2024

BI memperkirakan, suku bunga Fed Funds Rate (FFR) mungkin akan mulai turun pada semester II 2024.


Selandia Baru Larang Rokok Elektrik Sekali Pakai

9 hari lalu

Ilustrasi vape. sumber: AFP/english.alarabiya.net
Selandia Baru Larang Rokok Elektrik Sekali Pakai

Selandia Baru akan akan melarang penjualan rokok elektrik sekali pakai untuk menurunkan angka perokok usia muda.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.